Samarinda, infosatu.co – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda Samri Shaputra mengingatkan pemerintah kota (pemkot) untuk merealisasikan program pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.
Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kota Tepian mengalami keterbatasan untuk memenuhi seluruh program kegiatan.
Menurut Samri, dari total anggaran Rp5 triliun yang disahkan, hanya Rp2 triliun dialokasikan untuk pembangunan. Sementara itu, usulan masyarakat mencapai Rp10 triliun.
“Pemerintah harus menetapkan skala prioritas, terutama untuk kebutuhan mendesak seperti pendidikan dan infrastruktur,” tegasnya, Jumat (29/11/2024).
Ia menyatakannya saat ditemui usai rapat paripurna internal DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan Ke III Tahun 2024 dengan agenda “Penyampaian Laporan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan III tahun 2024”.
Ia juga menekankan perlunya pendampingan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Mulai dari akses permodalan maupun pemasaran produk lokal seperti manik-manik dan sarung Samarinda.
Menurutnya, hal ini tidak hanya meningkatkan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal.
“Rekomendasi ini harus direspons serius. Pemerataan pembangunan yang berbasis pada aspirasi masyarakat adalah kunci utama,” ujar Samri.
Menurutnya, dalam rapat internal DPRD, ada sejumlah isu yang selama ini diusulkan oleh warga. Mulai dari masalah drainase, infrastruktur, rehabilitasi sekolah, penanganan sampah, hingga penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Kami tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga mengolahnya menjadi rekomendasi konkret untuk pemerintah kota,” ujarnya.
