Samarinda, infosatu.co – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Budi Widihartanto mengatakan bahwa ekonomi Kaltim pada triwulan II 2024 tumbuh lebih tinggi.
Hal itu bila dibandingkan dengan pertumbuhan nasional dan regional Kalimantan. Namun demikian, pertumbuhannya melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
“Perekonomian Kaltim memiliki pangsa pertumbuhan ekonomi tertinggi di regional Kalimantan serta menempati posisi tujuh terbesar secara nasional khususnya dalam tiga tahun terakhir,” jelas Budi, Selasa (6/8/2024).
Ia menyatakannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) oleh Komisi II DPRD Kaltim bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI di Hotel Aston Samarinda.
Pertemuan tersebut membahas kondisi perekonomian Kaltim tahun 2024 serta proyeksi tahun 2025.
Budi menjelaskan, Secara kumulatif ekonomi Kaltim di tahun 2023 tumbuh sebesar 6,22% (yoy). Persentase itu meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun sebelumnya sebesar 4,48% (yoy).
Pertumbuhan ini didominasi oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan dari sisi lapangan usaha, serta ekspor dan investasi dari sisi pengeluaran.
Namun, inflasi juga menjadi perhatian utama. Pada Juli 2024, Provinsi Kaltim mengalami deflasi sebesar 0,38% (mtm) atau inflasi sebesar 2,18% (yoy).
Deflasi ini disebabkan oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan laju deflasi sebesar 1,10% (mtm).
“Penurunan harga komoditas pangan, khususnya hortikultura, serta normalisasi mobilitas masyarakat pasca Iduladha dan libur sekolah turut mendorong kondisi tersebut,” tambah Budi.
Untuk menghadapi inflasi pangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi maupun kota/kabupaten serta Bank Indonesia telah mengambil langkah pengendalian inflasi yang terukur.
Hal ini didasarkan pada kerangka strategi 4K atau menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.
Beberapa langkah tersebut antara lain pembentukan Tim Early Warning System (EWS) untuk pemantauan harga komoditas strategis inflasi.
Kemudian, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) lebih dari 251 kali. Selain itu, peluncuran program Petani Milenial Kaltim yang bekerja sama dengan Pemerintah Pusat di 5 kawasan pertanian Kutai Kartanegara dengan luas total 17.510 hektare.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menjelaskan pentingnya RDP ini untuk mengidentifikasi potensi pertumbuhan ekonomi. Terutama dalam sektor investasi dan produk domestik regional bruto (PDRB).
“Kami ingin mengetahui tren pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap masyarakat,” jelasnya.
Kendari demikian, Nidya Listiyono mengingatkan untuk senantiasa mempersiapkan diri menuju nol emisi karbon pada 2060.
“Pada kenyataannya, penopang ekonomi di Kaltim khususnya masih pada tambang batu bara. Namun, kita juga perlahan harus melakukan pembahasan bersama pemerintah dan OPD terkait transisi guna mencari energi terbarukan,” tutupnya.
