Samarinda,infosatu.co-Dalam sidang paripurna ke 16 DPRD Provinsi Kaltim, Fraksi Hanura menyikapi masalah pembangunan infrastruktur pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kaltim 2018 dan Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, Senin (17/6/2019)
Ditegaskan Nixson Butarbutar juru bicara Fraksi Hanura, dia mengatakan dalam pandangan umumnya terhadap LKPj Gubernur Kaltim 2018, bahwa pembangunan infrastruktur yang berkualitas memiliki daya dongkrak. Karena ketersediaan jalan dan jembatan yang memadai dengan sendirinya dapat memacu perkembangan ekonomi secara keseluruhan
“Dia mengatakan, data LKPj Gubernur Kaltim 2018,belum memberikan informasi yang detail tentang perkembangan infrastruktur jalan di Kaltim selama Tahun 2018,”tegasnya
Lebih lanjut, kata Nixson dari tinjauan dilapangan dan laporan warga, terindikasi bahwa masih banyak sekali daerah yang belum menikmati jalan yang berkualitas. Sebagai contoh, jalan dari Kutai Barat menuju Mahakam Ulu yang sangat sulit dilewati jika musim hujan.
Data yang kami peroleh tahun 2018 yang lalu, masih ada jalan provinsi dengan kondisi rusak sedang sepanjang 381 KM, kondisi rusak sepanjang 275 KM, dan kondisi rusak berat sepanjang 470 KM. Untuk itu,Fraksi Hanura minta kepada pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan sebagai urat nadi perekonomian,”bebernya.
Selain itu, kami juga menyoroti beberapa masalah lainnya. Seperti masalah pendapatan asli daerah, sumber daya alam yang tidak berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim, tingkat kemiskinan, ketahanan pangan, proyek Multi Years Contract (MYC), dan juga bantuan keuangan serta masalah banjir yang sampai saat ini belum dapat diatasi,“tutupnya
