Foto : Gubernur Isran Noor saling bertukar cinderamata dengan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo. Isran sampaikan keluhan soal ketidakadilan pusat terkait pembangunan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa. (yuvita/humasprov kaltim)
Penulis : Sukrie – Editor : Eres
Balikpapan,infosatu.co – Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor memanfaatkan momen Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Regional II Tahun 2019 yang digelar di Grand Senyiur Hotel Balikpapan sebagai ajang curhat daerah kepada pusat.
BACA JUGA :Dua Kabupaten Belum Lengkapi Data, Rapat Pansus RPIP Kaltim Terpaksa Ditunda
Sorotan Isran mengarah ke soal pembangunan infrastruktur yang tidak berimbang antara Jawa dan luar pulau Jawa. Kesenjangannya luar biasa dari baik dari sebaran maupun pembiayaannya.
“Ada kesenjangan yang luar biasa dalam pembangunan infrastruktur di Jawa dan luar pulau Jawa. Kesenjangan antarwilayah ini harus kita pangkas agar tercapai pemerataan dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia,” tegas Isran.
Keluhan-keluhan ini harus disampaikan kata Isran, sebab jika tidak, maka perencanaan pembangunan nasional, selamanya akan terus menghadirkan ketidakadilan. Terkhusus bagi Kaltim yang hingga saat ini masih menjadi salah satu provinsi penebal dompet republik.
Dengan risiko terdekat dari gencarnya eksploitasi sumber daya alam, Bumi Etam, Kalimantan Timur masih mendapat dana bagi hasil yang sangat minim. Tidak sesuai dengan risiko yang sangat mungkin diterima.
Melanjutkan keluhannya, Isran mengatakan, saat tuntutan perhatian kepada pusat disampaikan secara proporsional dan prosedural, maka sesungguhnya rakyat Kaltim memiliki kecintaan dan rasa sayang yang sangat tinggi kepada republik ini.
Menurut Isran, ketika keadilan bisa ditegakkan, maka kekuatan dan kekokohan bangsa akan semakin kuat. Tapi sebaliknya, ketika keadilan tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, maka potensi disintegrasi bangsa akan berkembang semakin meluas dan akan merapuhkan kekuatan bangsa.
“Oleh karena kami sayang dan cinta Tanah Air, maka saya sampaikan keluhan ini agar bisa dipertimbangkan dalam sebuah perencanaan nasional dan regional. Supaya pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa ditingkatkan,” seru Isran lantang.
Dalam kalkulasinya, lebih dari 50 persen anggaran negara untuk infrastruktur tersebar di Jawa. Sementara sisanya harus dibagi untuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
“Tentu kami sangat berharap pusat mulai mengkalkulasi apa yang saya sampaikan dan segera berikan perhatian secara lebih berkeadilan. Sejengkal pun tanah republik ini harus diberi keadilan,” tegas Isran.
Rakortekrenbang akan berlangsung selama 5 hari (11-15 Maret) di Balikpapan. Utusan pejabat dari 17 provinsi akan mengikuti kegiatan ini. Rapat dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo.
Tujuh belas provinsi yang hadir dalam Rakortekrenbang 2019 adalah NTB, NTT, Kalbar, Kaltara, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulbar, Sulteng, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat. (sumber humasprovkaltim)
