Samarinda, infosatu.co – Debat publik kedua Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Bontang berlangsung di Hotel Bumi Senyiur, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (20/11/2024).
Empat kandidat hadir dalam acara tersebut. Mereka adalah pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Basri Rase-Chusnul Dhihin, paslon 02 Sutomo Jabir-Nasrullah, paslon 03 Najirah dan Muhammad Aswar, dan paslon 04 Neni Moerniaeni-Agus Haris.
Salah satu sektor yang menjadi pembahasan dalam debat itu adalah pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam meningkatkan pendapatan bagi Kota Bontang.
Menurut Badan Pusat Statistik Bontang tahun 2023, struktur ekonomi kota tersebut didominasi industri pengolahan dengan peranan sebesar 78,37 persen. Hanya saja, sektor kelautan tersebut dinilai belum maksimal.
Oleh karena itu, masing-masing paslon dimintai tanggapannya tentang upaya mengoptimalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kelautan. Tujuannya, agar menghasilkan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi Kota Bontang.
Paslon 01 Basri Rase-Chusnul Dhihin menjelaskan beberapa program yang akan dijalankan terkait ekonomi hijau atau green economy dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pertama, melakukan diversifikasi ekonomi untuk peningkatan ekowisata di Kota Bontang dengan memanfaatkan pembangunan pariwisata di Beras Basah, Malahing, Tihi-tihi dan juga di pesisir, Bontang Kuala dan sebagainya.
Di samping itu, juga melakukan diversifikasi ekonomi dalam hal peternakan, misalnya menjadikan Kanaan sebagai sentra peternakan babi. Juga, merintis sentra kambing dan domba di Bontang.
“Kita juga mencoba di industri perikanan dalam hal budidaya kerapu,“ ujarnya dalam debat publik tersebut.
“Di samping itu, kita juga mencoba melakukan pertanian jagung. Apa yang sekarang ini telah kita lakukan ini akan dilanjutkan agar benar-benar mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kota ini khususnya di ekonomi hijau,” lanjut Basri.
Sementara, paslon 02 Sutomo Jabir-Nasrullah memberi tanggapan terhadap permasalahan tersebut. Menurut mereka, kondisi wilayah pesisir hingga saat ini belum dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Dari dulu hingga sekarang dinyatakan masih stagnan.
”Saya juga belum pernah melihat adanya indikasi hilirisasi hasil sektor perikanan kita. Kemudian, pembenahan di sektor pariwisata laut pun saya lihat masih belum menjadi tujuan utama bagi pariwisata wisatawan kita,“ jelas paslon nomor urut 02.
Kemudian, paslon 03 Najirah- Muhammad Aswar mengatakan bahwa untuk meningkatkan potensi kelautan jadi sektor pariwisata dibutuhkan fokus terhadap wisata nusantara bahari. Tidak kalah pentingnya dengan terus melestarikan budaya lokal.
Sedangkan, paslon 04 Neni Moerniaeni-Agus Haris mengatakan sebelum melakukan peningkatan di sektor kelautan, mereka meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengembalikan kewenangan wilayah perairan ke Kota Bontang.
Sebab, dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 menyebutkan pengelolaan wilayah perairan dengan jarak 0 sampai 12 mil merupakan kewenangan provinsi. Sedangkan, pihak pemerintah kota tidak lagi memiliki kewenangan.
“Kalau dulu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 kewenangan ada di kabupaten kota 0 sampai 4 mil,” ujarnya.
“Saya ingin mengimbau meminta kepada pemerintah pusat untuk mengembalikan urusan laut. Urusan ekonomi hijau insyaallah, ke depannya menjadi bagian daripada urusan Pemerintah Kota Bontang. Karena itu berada di depan mata kita, terjadinya kerusakan terumbu karang, terjadinya pengeboman yang ada di laut,” sambungnya.
