Balikpapan, infosatu.co – DPRD Balikpapan kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Gedung Sekretariat DPRD Balikpapan, Selasa (30/3/2021).
Rapat dihelat secara virtual dan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle.
Menurut Sabarudin, bahwa paripurna yang dilakukan hari ini terkait penyampaian LKPj Wali Kota Balikpapan dan berbagai hal tentang update kondisi pandemi Covid-19 di Kota Balikpapan dan anggaran penanganan Covid-19 untuk bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu ada juga perkembangan di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, pariwisata, pertanian dan sebagainya.
“Semua dijabarkan oleh Pemkot Balikpapan, tentunya nanti laporan ini kita rapatkan bersama-sama beserta alat kelengkapan dewan,” tutur Sabaruddin.
Selanjutnya dikolaborasikan materi-materi yang disampaikan oleh wali kota kemudian disampaikan melalui fraksi-fraksi. Nantinya fraksi akan menyampaikan pandangan-pandangannya tentang LKPj Wali Kota Balikpapan tersebut.
Setelah disampaikan pandangan kepada alat kelengkapan dewan kemudian disampaikan ke pimpinan selanjutnya LKPj akan ditunggu dewan.
“Kita tunggu karena pastinya ada beberapa catatan oleh teman-teman fraksi dan juga ada beberapa dana silpa yang begitu besar .
Jadi nanti kita sampaikan kepada fraksi untuk minta pandangan dan pendapatnya. Kita harus satu suara, nanti dilaporkan kepada pimpinan yang nanti akan diputuskan bersama-sama,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Sabaruddin juga menyoroti dana pendidikan yang dari tahun ke tahun tidak ada kemajuan. Begitu juga rumah sakit yang belum terakomodir yang berada di 6 kecamatan juga belum maksimal pelayanannya. Salah satu contoh di Kecamatan Balikpapan Timur.
“Ini menjadi catatan Pemkot Balikpapan dan menyangkut mempersiapkan ibu kota negara (IKN) yang terconnecting dari Balikpapan Timur sampai ke Kutai Kartanegara (Kukar) yang tidak ditunjang dengan maksimal infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM),” paparnya.
Oleh karena itu, sebelum ekspansi jutaan manusia dari luar datang, persiapan di Kota Balikpapan ini harus dibenahi secara maksimal.
“Sebelum menjadi IKN di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kukar, Balikpapan harus ada persiapan lebih dulu. Karena Balikpapan man gate-nya (pintu gerbang) yang ada di Kaltim. Kalau tidak dari sekarang mempersiapkan, maka kita perlu jadikan catatan bersama.” tutupnya.(editor: irfan)