Penulis : Lilik Sismiati – Editor : Sukrie
Balikpapan,Infosatu.co- Rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan, terhadap nota penjelasan Walikota, tentang Raperda Penanggulangan Kemiskinan dan Penyelenggaraan Transportasi.Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh,S.Sos, Selasa (25/6/2019), berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Balikpapan
Nampak hadir, Walikota Balikpapan Rizal Effendi SE, Waka Dan Lanal,Dandim ,Dan Lanud ,Kapolres.serta Kepala OPD dan undangan
Fraksi Partai Golkar DPRD Balikpapan Fadillah SH,dalam pandangan umumnya, mengatakan bahwa selama ini badan jalan dibuat parkir, pemanfaatan gedung parkir klandasan agar dapat digunakan kegiatan lainnya.
“Disana bisa untuk uji emisi .Apabila yang parkir banyak masuk maka retribusi parkir akan memberikan kontribusi yang lebih banyak, Selain itu, untuk menekan kemiskinan Pemkot Balikpapan dapat membantu permodalan,agar bisa membuka usaha sehingga dapat mengurangi kemiskinan,”tegasnya
Fraksi PDI Perjuangan Budiono,SE, mengapresiasi kepada Walikota Balikpapan atas hasil yang di capai, selain fraksinya minta agar transportasi perlu penanganan serius, arus lalu lintas jalan perlu dicarikan solusi ,kerawanan yang terjadi di tititik rawan perlu pengawasan sehingga kriminal bisa di tekan
“Parkir roda dua perlu penanganan serius, selain pelabuhan peti kemas masuk dalam kota sehingga sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, terkait pengentasan kemiskinan perlu langkah-langkah strategis agar angka kemiskinan bisa ditekan dan membuka lapangan kerja,”tutupnya
Sementara Fraksi Partai Gerindra Aminuddin SH, menyampaikan untuk lalu lintas aman, namun harus disertai kepastian hukum.karena ini sangat penting. Begitu juga fraksinya menilai angkutan umum .masih kontradiktif, serta parkir yang belum maksimal,”paparnya.
Fraksi Hanura Simon.S, dalam pandangannya mengatakan bahwa perkembangan pengendalian transportasi
butuh regulasi, begitu juga masalah gedung parkir yang kurang pemanfatannya,”singkatnya
Sedangkan Fraksi Demokrat Munsyir Halim SE, menyoroti masalah transportasi, begitu juga harus meenjadi perhatian serius masalah keselamatan lalu lintas dan anggaran perlu ditambah.Terkait masalah kemiskinan fraksinya mendukung Raperda menjadi Perda dan yang tak kalah pentingnya masalah kriteria warga miskin,”ungkapnya
Fraksi PKS, Syukri Wahid dalam pandangan umumnya menyoroti masalah transportasi,pelayanan terpadu untuk keselamatan, pengelolaan parkir .harus ada ketegasan dari pemerintah.sehingga dapat menciptakan
ekonomi yang lebih baik,”katanya.
Fraksi PPP-Nasdem Iwan Wahyudi SH, menyoroti persoalan tranportasi, masalah.polusi, pengelolaan parkir yang belum maksimal, optimalisasi GPK dan terminal.
“Ttransportasi online agar bisa bersinergi untuk mendapat PAD dari sini, dan angka kemiskinan bisa dilihat ada penurunan dan yang tak kalah penting pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah, karena Perda yang lama sudah tidak sesuai dengan keadaan Balikpapan sekarang,”ucapnya
