Samarinda, infosatu.co – Menjelang musim haji 2025, perhatian publik tertuju pada kesiapan layanan bagi jemaah haji asal Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya kelompok lanjut usia (lansia) yang jumlahnya cukup signifikan.
Dari total 2.586 kuota haji yang diterima provinsi, sekitar lima persen atau 129 orang merupakan lansia, termasuk seorang calon jemaah berusia 101 tahun asal Kutai Timur.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi, menggarisbawahi pentingnya memastikan kualitas layanan terhadap jemaah lansia, mengingat faktor kesehatan dan stamina menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan ibadah haji.
Ia menekankan keberhasilan pelaksanaan ibadah ini tak hanya bergantung pada jumlah kuota, tetapi pada kesiapan sistem layanan yang humanis dan ramah terhadap kelompok rentan.
“Lansia tidak bisa disamakan perlakuannya dengan jemaah lain yang lebih muda. Harus ada pendekatan khusus, baik dari segi medis, logistik, maupun bimbingan manasik agar mereka bisa menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman,” ujar Darlis, Senin, 5 Mei 2025.
Kondisi fisik lansia yang cenderung lebih lemah membuat mereka lebih rentan terhadap kelelahan, dehidrasi, hingga potensi gagal menjalankan rangkaian ibadah.
Menurut Darlis layanan kesehatan menjadi kunci, termasuk tersediaanya tenaga medis pendamping, alat kesehatan yang memadai, serta skema evakuasi cepat di saat darurat, dan pentingnya aspek edukasi.
“Persiapan bukan hanya soal fisik, tetapi juga mental dan pemahaman terhadap tata cara ibadah. Kemenag harus memastikan materi manasik disampaikan secara inklusif agar jemaah lansia benar-benar paham dan tidak bingung saat di Tanah Suci,” katanya.
Selain itu, DPRD Kaltim mendorong adanya keterlibatan aktif keluarga dan komunitas dalam mendampingi proses keberangkatan jemaah lansia sejak sebelum memasuki Embarkasi Balikpapan. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Kantor Wilayah Kemenag, dan instansi terkait dinilai krusial dalam menciptakan ekosistem pelayanan haji yang menyeluruh dan manusiawi.
“Jangan sampai hanya karena masalah teknis atau kurang koordinasi, ibadah yang seharusnya menjadi puncak spiritual umat ini justru menjadi beban, terutama bagi lansia,” tegas Darlis.
Ia pun menyampaikan bahwa hasil diskusi Komisi IV DPRD Kaltim dengan Kemenag beberapa waktu lalu menunjukkan komitmen yang cukup serius dalam mengawal pelayanan haji tahun ini. Pemerintah disebut telah menyiapkan berbagai protokol pendukung, mulai dari pengawasan kesehatan berlapis, layanan prioritas, hingga fasilitas pendampingan khusus bagi jamaah berisiko tinggi.
Namun demikian, Darlis tetap menekankan perlunya pengawasan bersama dari semua pihak.
“Kami akan terus memantau dari sisi kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Ini bukan hanya soal keberangkatan, tetapi juga tanggung jawab kemanusiaan dan moral kita dalam melindungi para jemaah, terutama mereka yang paling rentan,” pungkasnya.
