Samarinda, infosatu.co – Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kewaspadaan Nasional Kemenko Polhukam RI Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin mengungkapkan kesiapan dan tantangan yang dihadapi di daerah dalam menjaga kelancaran pilkada.
Guslin menekankan tiga hal penting yang harus dipahami oleh seluruh pihak terkait demi suksesnya pesta demokrasi ini.
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang diadakan di Ruang Kersik Luway, Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (22/11/2024).
Menurut Guslin, Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan di 37 provinsi, 417 kabupaten, dan 93 kota merupakan momen besar bagi demokrasi Indonesia.
Untuk itu, penyelenggaraan pilkada harus dijaga agar berlangsung aman dan damai, serta terhindar dari segala bentuk pelanggaran.
“Kami di Kemenko Polhukam hadir untuk memastikan kesiapan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga penyelenggara pilkada,” ungkapnya dalam acara yang dihadiri secara daring oleh perwakilan dari 10 kabupaten/kota di Kaltim.
Dalam kesempatan itu, Guslin juga menegaskan bahwa Kaltim termasuk dalam kategori wilayah yang rawan gangguan dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dikeluarkan oleh Bawaslu, Kaltim menduduki peringkat ketiga sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi, setelah DKI Jakarta dan Sulawesi Utara.
Meski demikian, Guslin menilai bahwa hingga saat ini, tidak ada masalah krusial yang menghambat persiapan pilkada di Kaltim.
“Saya kira, sejauh ini semuanya berjalan lancar. Baik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), aparat keamanan, serta berbagai pihak terkait sudah menunjukkan kesiapan yang sangat baik,” tambahnya.
Kaltim juga mencatatkan angka yang cukup signifikan dalam hal pemilih yang terdaftar. Sebagaimana yang disampaikan Ketua KPU Kaltim, Fahmi Idris, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 mencapai 2.821.202 orang. Rinciannya, 1.456.666 pemilih laki-laki dan 1.364.536 pemilih perempuan.
Angka ini menunjukkan adanya kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan Pemilu Serentak 2024, dengan penambahan sekitar 42.558 pemilih.
Lebih lanjut, salah satu poin utama yang disoroti dalam rapat tersebut adalah soal netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.
Guslin mengingatkan bahwa keberhasilan pilkada sangat bergantung pada profesionalisme dan netralitas seluruh pihak, terutama ASN dan aparat keamanan.
“Penting bagi seluruh ASN, TNI, dan Polri untuk menjaga integritas dan netralitas, karena ini berkaitan langsung dengan legitimasi hasil Pilkada. Jika ada pihak yang tidak netral, itu bisa merusak demokrasi kita,” jelas Guslin.
Dalam hal ini, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, diharapkan dapat memberikan dukungan penuh untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan sesuai dengan aturan.
Selain itu, Guslin juga menyoroti pentingnya penyelenggaraan pilkada yang aman dan transparan. Media juga memiliki peran krusial dalam menciptakan suasana yang kondusif, terutama dengan memberikan pemberitaan yang akurat dan bebas dari hoaks.
Guslin menegaskan bahwa seluruh komponen bangsa harus bersinergi untuk menciptakan pilkada yang damai, adil, dan berkualitas.
Dalam kesempatan ini, Guslin juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pilkada.
“Masyarakat harus ikut mengawasi jalannya pilkada. Kita semua memiliki peran untuk memastikan bahwa pilkada berjalan sesuai dengan harapan,” ujar Guslin.
Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, penyelenggara pilkada, media, dan masyarakat, diharapkan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lancar dan sukses.
Tidak hanya itu, Guslin juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak di Kaltim dipantau oleh 14 tim dari Kemenko Polhukam, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Tim ini bertugas untuk memantau jalannya Pilkada serta menyampaikan pesan penting mengenai netralitas, keadilan, dan keamanan dalam proses pemilu.
“Kami mengimbau agar seluruh pihak menjaga profesionalisme, netralitas, dan melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber Jurdil),” tegasnya.
Kesiapan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam kelancaran pilkada. Guslin menyebutkan bahwa meskipun ada sejumlah daerah yang belum 100 persen menyelesaikan persiapan mereka, Kaltim termasuk yang cukup cepat dalam mengurus anggaran dan persiapan lainnya.
“Kami sangat mengapresiasi Kaltim yang sudah menyelesaikan persiapan dengan baik, termasuk masalah anggaran dan NPHD. Semoga ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Guslin.
Untuk diketahui, Pilkada Serentak 2024 merupakan gelaran pertama yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Sebanyak 37 provinsi, 417 kabupaten, dan 93 kota melaksanakannya.
Pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat berharap bahwa pilkada kali ini akan menjadi tonggak sejarah yang menegaskan kualitas demokrasi Indonesia.
Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, aparat, penyelenggara pilkada, dan masyarakat, diharapkan Pilkada 2024 akan berlangsung dengan sukses dan menghasilkan pemimpin yang dapat membawa kemajuan bagi daerah dan negara.
