Samarinda – Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus berjuang mensejahterakan para guru di Kaltim. Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi meyakinkan ke depan kesejahteraan guru menjadi perhatian Pemprov Kaltim dan menginstruksikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim memprioritaskan alokasi anggaran peningkatan kesejahteraan guru, baik honor maupun PNS.
Pemprov Kaltim tidak akan membiarkan nasib guru, karena guru sudah dituntut bekerja ikhlas dan profesional serta bekerja keras dalam mendidik.
“Karena itu, pemerintah harus mengayomi dan memberikan kesejahteraan sesuai kemampuan keuangan daerah,” kata Hadi Mulyadi saat hadir dalam dialog Radio Republik Indonesia (RRI) Samarinda usai Upacara Hari Guru 2018 dan HUT PGRI ke-73 di Lapangan Parkir Komplek Stadion Madya Sempaja Samarinda. Selasa (27/11/2018).
Hadi mengatakan guru adalah penyambung ilmu dan tidak jarang melahirkan calon pemimpin bangsa. Karena itu, jasa dan kerja keras mereka harus dihargai. Pemprov Kaltim tetap konsisten memperhatikan nasib guru ke depan. Meski, saat ini diakuinya belum mampu memenuhi harapan semua guru. Namun Hadi meminta agar para guru tetap yakin semua ini sedang berproses.
“Hanya Allah SWT yang mampu membalas semua kebaikan para guru. Jika hanya menunggu kebaikan dari manusia tentu sangat terbatas. Pengertian sejahtera tentu disesuaikan dengan kemampuan. Tetapi kami akan terus berjuang untuk peningkatan kesejahteraan guru,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Hj Dayang Budiati mengatakan hingga saat ini jumlah guru PNS yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim sebanyak 3.998 orang dan Non PNS sebanyak 3.492 orang.
“Mereka yang Non PNS tersebut merupakan data dari SK yang diterbitkan Pemprov Kaltim sejak 2015,” jelasnya.
Sedangkan mengenai penghasilan maupun insentif Guru Non PNS tahun depan sudah diusulkan. Diyakini telah disetujui oleh DPRD Kaltim maupun TPAD Kaltim.
Sedangkan untuk insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seKaltim, Pemprov telah mengusulkan sebanyak Rp800 ribu perorang perbulan pada 2019.
“Semoga usulan Dinas Pendidikan Kaltim dapat disetujui,” harap Dayang.
Hadir juga dalam dialog tersebut Anggota DPRD Kaltim Siti Qomariah dan Ketua PGRI Kaltim Musyahrim.
(sumber_hmsprovkt)
