Bontang, Infosatu.co – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mengajukan sembilan usulan dalam Raker Pandangan Umum terhadap Raperda APBD Tahun 2024.
Sembilan pandangan itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Bontang Suharno dalam pertemuan di Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (18/9/2023).
Usulan pertama, mengajak pemerintah segera menyediakan lahan pemakaman umum di Bontang Barat. Ini sebagai wujud penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia.
“Kami mendesak Pemkot Bontang untuk segera merealisasikan pengadaan lahan pemakaman umum Bontang Barat,” ungkapnya.
Kedua, Fraksi PKS meminta pembangunan gedung Polsek Bontang Barat sebagai langkah penting dalam peningkatan layanan keamanan.
Ketiga, mereka mendesak pembangunan masjid di lingkungan Gedung Gabungan Dinas-Dinas (Gadis) Bontang Lestari untuk meningkatkan sarana ibadah.
“Kami mendesak pemerintah untuk merealisasikan pembangunan masjid di lingkungan gedung gabungan dinas-dinas di Bontang Lestari. Hal ini menjadi prioritas untuk meningkatkan sarana ibadah bagi masyarakat,” tuturnya.
Keempat, revisi Peraturan Wali Kota Bontang tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk memastikan efisiensi dan keadilan dalam pendidikan di Bontang.
“Fraksi PKS meminta agar dilakukan revisi terhadap Peraturan Walikota tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), guna memastikan efisiensi dan keadilan dalam pendidikan di Bontang,” imbuhnya
Kelima, revisi Perda tentang Insentif Guru Swasta di Kota Bontang. Tujuannya, memberikan pengakuan yang lebih baik kepada mereka yang telah berkontribusi dalam dunia pendidikan.
“Dengan harapan memberikan pengakuan yang lebih baik kepada mereka yang berkontribusi dalam dunia pendidikan,” Suharno berharap.
Keenam, Fraksi PKS menyarankan pengadaan Klinik Pertolongan Pertama (P3K) di lingkungan Gedung Gadis Bontang Lestari untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
“Fraksi PKS berpendapat bahwa pemerintah perlu merencanakan pengadaan Klinik Pertolongan Pertama (P3K) di lingkungan gedung gabungan dinas-dinas, bahkan memanfaatkan potensi outsourcing jika diperlukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Ketujuh, Fraksi PKS menekankan peningkatan pelayanan dasar termasuk mengatasi stunting dan memastikan bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar, lansia, dan difabel. “Mengenai pelayanan dasar wajib, Fraksi PKS menekankan beberapa poin penting,”kata Suharno.
Poin penting itu adalah mengatasi stunting menuju 14 persen. “Memastikan 100 persen terencanakan dan dieksekusi bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar, lansia, dan difabel,” ucap Ketua DPD PKS kota Bontang ini.
Kedelapan, mereka mendorong pemerintah untuk merealisasikan Polder Tanjung Laut pada Tahun 2024 sebagai upaya pengendalian banjir. Terakhir, Fraksi PKS meminta prioritas pembangunan gedung uji kendaraan bermotor atau biasa disebut KIR. Juga, memastikan pemanfaatannya sesuai fungsinya dengan harapan proyek ini selesai pada tahun 2023.
Pandangan-pandangan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2024. Hal ini demi kemajuan Kota Bontang yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh masyarakatnya.
