Infosatu.co
      Artikel ini telah dilihat : 362 kali.
PEMERINTAHAN

Jabatan Sekda Kaltim Berakhir di Februari 2022, Hadi: Proses Sesuai Jadwal

Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim saat memberikan keterangan persnya. (foto: Lydia)
Bagikan Ke Sosmed :

Samarinda, infosatu.co – Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim HM Sa’bani akan berakhir beberapa bulan ke depan, tepatnya pada 1 Februari 2022.

Menanggapi hal itu, infosatu.co menemui Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi di area lobi Kantor Gubernur Kaltim jalan Gajah Mada, Rabu (15/9/2021).

Mantan legislator Senayan itu mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sudah mengusulkan terkait berakhirnya masa jabatan Sekda Kaltim HM Sa’bani.

“Sudah diusulkan, kita tinggal menunggu nama. Satu dari Kaltim dan empat dari pusat. Sabar saja, prosesnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan,” tegas Ketua Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia wilayah  Kaltim itu.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin Siruntu sudah mendesak Pemprov agar segera membentuk Tim Seleksi (Timsel) Sekda Kaltim, supaya peristiwa yang lalu tidak terulang kembali.

Desakan ini bertujuan agar tidak ada lagi pelaksana tugas (Plt) berkelamaan karena diperpanjang terus-menerus. Maka untuk menghindari Plt berkepanjangan ini kata Jahidin, alangkah baiknya segera membentuk Timsel Sekda Kaltim.

“Masa bakti HM Sa’bani tinggal tiga bulan ke depan. Kan 1 Februari 2022 sudah harus cek out dari Pemprov Kaltim. Maka itu Komisi I mendesak agar timsel segera dibentuk,” jelasnya.

Menurutnya, seleksi OPD dan Sekda Kaltim itu berbeda. Ini karena seleksi Sekda Kaltim keputusan finalnya ada di Presiden RI Joko Widodo, sedangkan seleksi OPD cukup SK Gubernur dan tidak menggunakan Keputusan Presiden (Keppres) lagi.

“Seharusnya masa pembentukan timsel ini enam bulan menjelang berakhirnya masa tugas Sekda Kaltim. Kalau estimasi dari timsel tiga bulan, belum tentu selesai di Jakarta. Pengalaman kemarin kan seperti itu, artinya ini harus kita hindari,” terangnya.

Seharusnya Pemprov Kaltim dapat melihat dari pengalaman sebelumnya yang membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan terus diperpanjang.

“Ini perlu dihindari, jangan sampai kebijakan terkait keputusan strategis pembangunan di Kaltim menjadi terhambat karena pimpinan ASN yang dipimpin Plt memiliki kewenangan terbatas,” ujarnya.

Nantinya, Komisi I DPRD Kaltim akan bersurat ke Pemprov apabila timsel belum dibentuk. Sebab kata Jahidin, ada hak Komisi I untuk menegur dan memberikan peringatan sesuai dengan kewenangan yang melekat di DPRD.

Kemungkinan dalam waktu dekat ini dirinya akan mengundang pihak terkait dan menanyakan alasan belum dibentuknya timsel ini. Pasalnya, sejauh ini belum ada komunikasi antara legislatif dan eksekutif terkait hal itu.

“Bisa disebut legislatif dan eksekutif ini komunikasinya buntu jadi tidak ada informasi yang dikonfirmasi di sini,” bebernya. (editor: irfan)

Related posts

Income Per Kapita Kaltim Nomor Dua Setelah DKI Jakarta

Lydia Apriliani

Isran akan Bawa Isu DBH Untuk Kampanye Presiden 2024

Lydia Apriliani

Penyederhanaan Birokrasi Masih Samar, Pusat Belum Beri Contoh

Lydia Apriliani