Makassar, infosatu.co – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto telah membentuk Desk Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Desk tersebut terdiri dari 19 kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan tugas kesiapan penyelenggaraan, keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi pelaksanaan pilkada yang akan berlangsung pada November 2024.
“Hal ini juga membuktikan bahwa kesuksesan penyelenggaraan pilkada bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pilkada saja, namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama,” ucapnya dalam pembukaan rapat koordinasi di Makassar dikutip dari laman Kemenkopolhukam, Rabu (26/6/2024).
Selain itu, Hadi menekankan pentingnya stabilitas politik, hukum, keamanan. Jika tidak, maka akan memicu terjadinya gangguan selama pelaksanaan pilkada. Terutaman, nanti yang akan berlangsung di wilayah Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi.
Hadi pun mengingatkan pentingnya netralitas TNI, Polri dan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak terlibat dalam politik.
“Nilai-nilai netralitas harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu dan menjadi sebuah budaya serta kesadaran pribadi agar pilkada dapat berkualitas dan berintegritas serta memiliki legitimasi di mata masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik berharap agar seluruh pihak ikut menyukseskan setiap tahapan pilkada 2024.
Keinginan itu sama seperti halnya pada pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) yang telah berlangsung tenang, aman dan lancar pada Februari 2024.
“Kita sangat bersyukur karena di Kaltim, dinamika saat pileg dan pilpres Februari lalu sangat bagus dan tenang,” puji Akmal saat memberi arahan dan membuka Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD se-Kaltim secara virtual dari Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Rabu (12/6/2024).
Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri ini, suksesnya pemilu lalu tak lepas dari kontribusi seluruh pihak di Benua Etam.
Mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibantu pemerintah daerah, TNI dan Polri dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
