Penulis : M. Sukri
Samarinda,infosatu – Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim, mengungkapkan dalam penyampaian Pandangan Umum,terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018, pada sidang paripurna ke 16 DPRD Prov Kaltim, Senin (17/6/2019)
Menurut Irwan Faisyal,HP Juru bicara Fraksi Partai Golkar,mengatakan bahwa kami menilai masih belum tercapainya rata-rata indikator pembangunan Kaltim 2013-2018, untuk itu Pemprov Kaltim diminta agar kontribusi sektor pertanian dalam arti luas, dan PDRB perlu terus ditingkatkan
“Sejalan dengan tekad pemerintah provinsi melakukan transformasi ekonomi Kaltim dari ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui menuju ekonomi yang berbasis sumberdaya alam yang dapat diperbaharui,”ungkapnya
Lebih lanjut, kata Irwan Faisyal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,83 persen, sementara rata-rata lama sekolah mencapai 9,62 tahun dari target 12 tahun.dan indek kepuasan masyarakat mencapai 80,56 persen dari target 83 persen.
“Angka harapan hidup mencapai 73,70 tahun dari target 74 tahun, begitu juga dengan tingkat pengangguran 6,60 persen dari target 7,00 persen .Kemudian tingkat kemiskinan 6,03 persen dari target 6 persen, indeks kepuasan layanan infrastruktur mencapai angka 7 (cukup), Indek persepsi korupsi (IPK) mencapai angka 5,56 persen dari target 5,80 persen dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja mencapai nilai sangat baik, dilengkapi dengan Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai angka 82,64 persen,”tegasnya
Menyikapi kondisi ekonomi makro Kaltim yang relatif menurun beberapa tahun terakhir, Fraksi Partai Golkar meminta supaya potensi sumber daya alam Kaltim 90 persen yang diekspor, masih merupakan bahan mentah sehingga tidak memberikan nilai tambah yang signifikan bagi daerah
“Pemerintah provinsi sedapat mungkin harus melakukan hilirisasi terhadap sumber daya alam dengan mendorong peningkatan investasi di daerah, seperti industri pengolahan CPO menjadi oleokimia, pengolahan minyak mentah menjadi BBM serta mendorong pelaksanaan kebijakan pembangunan yang memicu pertumbuhan PDRB dan penyerapan Tenaga Kerja daerah dapat ditingkatkan,”bebernya.
Selain itu, penyelesaian proyek-proyek stategis provinsi perlu segera diselesaikan sesuai batas waktu perencanaan semula dan dilihatnya masih banyak bangunan yang belum di fungsikan sebagaimana harapan masyarakat
“Jembatan Mahakam IV yang menghubungkan Samarinda Kota dengan Samarinda Seberang, yang sampai saat ini belum juga di fungsikan karena belum selesai, begitu Jalan Tol Balikpapan- Samarinda bernasib sama belum juga dapat dimanfaatkan, kalau ini bisa di fungsikan tentu akan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi kita,”kata Irwan
Ia, mengatakan bahwa dampak banjir yang dialami Samarinda, membuat semua jalur tranportasi terganggu salah satunya arus menuju APT Pranoto. Diminta pemerintah dapat mencarikan solusi akses jalan alternatif sehingga arus menuju bandara tidak terganggu
“Program menangani banjir harus dapat disinkronisasi, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan ini diperlukan harmonisasi RTRW , sehingga persoalan banjir bisa di atasi,”ungkapnya
