Penulis : Nada – Editor : Sukrie
Samarinda,infosatu.co – Lubang-lubang bekas tambang di Kalimantan Timur menjadi sorotan utama dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang diselenggarakan di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 DPRD Provinsi Kaltim, Rabu (24/07/2019).
Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah, jumlah korban jiwa yang tenggelam di ex-lubang tambang, serta kasus-kasus lainnya yang belum terselesaikan dibahas dalam pertemuan tersebut. Acara dihadiri oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Wahyu Widhi dan beberapa anggota komisi DPRD Kaltim yang turut hadir serta ikut mengkritisi
“35 orang korban yang meninggal di ex-lubang tambang. Tapi ada beberapa data kita yang masih kurang valid atau berbeda. Kedepannya akan kami update lagi datanya,” ujar Wahyu.
Menurut Wahyu, ada beberapa perusahaan yang tidak membayar pajak. KPK meminta kepada pihaknya untuk menindak-lanjuti beberapa perusahaan yang tidak membayar pajak.
“Respons mereka kepada saya itu mereka marah. Yah tidak apa-apa marah aja, yang penting kewajiban pada negara dipenuhi,” tambahnya.
Wahyu berpesan, IUP yang persyaratannya masih kurang, agar dapat dipenuhi kalau tidak akan segera diberikan sanksi.
“Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub memberikan tantangan kepada saya untuk memberikan data lengkap nama-nama perusahaan tambang yang ada, baik masih aktif atau tidak, sudah ditutup apa tidak. Tantangan itu akan saya penuhi. Kalau perlu hari ini langsung Saya kasih,” jelasnya.
Sebagai Kepala Dinas ESDM, Wahyu berjanji akan bersikap transparan terkait pemberitahuan nama-nama perusahaan tambang yang ada di Kaltim.
“Saya akan transparan tapi tidak telanjang bulat. Saya berikan nama-namanya sesuai dengan hasil rekonsiliasi data final tanggal 13-14 Maret 2019, antara saya, phak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kementrian ESDM, dan didampingi oleh KPK juga,” imbuhnya.
Wahyu membeberkan, keberadaan LSM yang kurang akurat memberikan data juga cukup membingungkan.
Saya minta agar tidak terlalu mempercayai data yang diberikan LSM, harap dikaji terlebih dahulu. Tapi data ini juga kita perlukan, karena mereka berasal dari masyarakat,” tutupnya.
