Bontang, infosatu.co – Anggota DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) Joni Alla Padang menyoroti realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang baru mencapai 54 persen.
Joni menilai kinerja Dinas PUPR perlu ditingkatkan agar anggaran yang telah dialokasikan bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Ia mengingatkan bahwa anggaran yang bersumber dari pajak rakyat ini harus digunakan untuk mendanai proyek-proyek prioritas yang memberikan manfaat langsung.
“Sebagai pengguna anggaran dari pajak masyarakat, kita diberi amanah untuk memaksimalkannya. Perencanaan harus dibuat berdasarkan skala prioritas, itu yang saya harapkan,” ujar Joni belum lama ini.
Dalam evaluasinya, Joni menyoroti adanya kendala teknis dan keraguan pengambil kebijakan sebagai penyebab utama lambatnya serapan anggaran.
Ia menduga, kekhawatiran terhadap aturan administrasi menjadi salah satu alasan penundaan pengambilan keputusan.
Menurutnya, pemimpin organisasi perangkat daerah (OPD) harus lebih berani bertindak agar sisa anggaran bisa dimanfaatkan secara optimal. Hal ini tanpa mengesampingkan kepatuhan terhadap aturan.
“Serapan anggaran di PUPR ini masih rendah, padahal tahun anggaran sudah hampir habis. Kalau kita ingin memberi manfaat nyata bagi masyarakat, kita harus lebih berani dalam mengambil langkah,” tambah Joni.
Ia juga menyarankan agar perencanaan anggaran di masa mendatang lebih terfokus pada kebutuhan mendesak dan berdampak besar bagi kesejahteraan warga.
Dengan sisa waktu yang terbatas, Dinas PUPR diharapkan segera bergerak cepat menyelesaikan proyek-proyek prioritas yang telah direncanakan sebelumnya.
DPRD berharap agar Dinas PUPR dapat lebih optimal dalam memanfaatkan anggaran yang tersisa. Kemudian, memastikan setiap proyek berjalan sesuai jadwal, dan memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat Bontang.
