Samarinda – Kajian lembaga pemerintah bersama institusi terkait terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG) dilakukan sebagai upaya untuk memantau peran perempuan dalam pembangunan.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Hj Halda Arsyad pada kegiatan Kajian IPM, IPG, dan IDG Kaltim di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (12/11/2018).
Menurut dia, kajian-kajian yang dilakukan dalam upaya percepatan peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan yang diukur melalui beberapa indikator.
“Diantaranya, angka harapan hidup, angka melek huruf, angka sumbangan pendapatan perempuan dan laki-laki maupun beberapa pengukuran lainnya,” katanya.
Diakuinya, sampai tahun 2016 terlihat bahwa posisi ataupun peran perempuan dalam berbagai lini pembangunan masih sangat rendah.
Seperti metodologi penghitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan UNDP tahun 2010 menggambarkan rasio IPM laki-laki dengan perempuan.
Diungkapkan, manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan bukan hanya alat dari pembangunan seperti bagaimana mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan.
“IPM dibentuk tiga dimensi dasar seperti umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (decent standard of living),” jelasnya.
Sedangkan IDG ujarnya, menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi.
Halda menjelaskan IDG terdiri tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan.
“Capaian IDG Indonesia tahun 2017 sebesar 71,74. Ada delapan provinsi yang memiliki capaian IDG di atas capaian nasional sedangkan sisanya dibawah capaian termasuk Kaltim. Capaian kita hanya sebesar 56,64,” ungkapnya.
IDG tertinggi di Kaltim dicapai Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 74,12 diatas nasional sedangkan terendah Bontang sekitar 45,55.
Selain itu, berdasarkan data BPS posisi IPG Provinsi Kaltim sebesar 85,62 sedangkan capaian Indonesia tahun 2017 sebesar 90,96.
Terdapat 15 provinsi yang memiliki capaian IPG di atas capaian nasional dan 19 provinsi lainnya berada di bawah capaian nasional termasuk Kaltim.
“Sedangkan IPG kabupaten dan kota di Kaltim menunjukkan Balikpapan, Samarinda, Berau, Bontang dan Penajam Paser Utara memiliki capaian IPG di atas capaian Kaltim, sisanya di bawah,” tuturnya. (hms_provkt)
