Samarinda, infosatu.co – Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (PP Muslimat NU) secara resmi melantik jajaran pengurus baru untuk masa khidmat 2025-2030.
Selain pelantikan, juga sekaligus menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) pada Sabtu, 10 Mei 2025.
Agenda penting ini turut dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI.
Acara pembukaan dilakukan langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Masud, yang mengapresiasi peran aktif Muslimat NU dalam pemberdayaan masyarakat, terutama kaum perempuan
Juga kontribusi Muslimat NU dalam mendukung pembangunan sosial dan kemasyarakatan di daerah.
Pelantikan ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Umum PP Muslimat NU, Hj. Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Ikut hadir pula Kepala BPHN Mien Usihen dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan pentingnya Rakernas sebagai ruang konsolidasi dan pemantapan program strategis organisasi untuk lima tahun mendatang.
Fokus utama mencakup penguatan peran Muslimat NU dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, hingga advokasi hukum.
Senada dengan itu, Gus Yahya menekankan pentingnya sinergi antara Nahdlatul Ulama dan pemerintah dalam memperkuat peran umat Islam dalam pembangunan nasional.
Ia menyebut Muslimat NU sebagai pilar penting dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.
Momentum Rakernas kali ini juga ditandai dengan penandatanganan MoU antara PP Muslimat NU dan BPHN. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Kepala BPHN, Mien Usihen.
Kerja sama ini ditujukan untuk memperluas jangkauan literasi hukum serta meningkatkan akses layanan bantuan hukum, terutama bagi perempuan dan anak-anak di seluruh Indonesia.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kepala Kanwil, Muhammad Ikmal Idrus, hadir bersama jajaran pimpinan tinggi.
Antara lain Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Gunawan C., Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali, serta Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Erwin Budiyanto.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara organisasi keagamaan dan lembaga negara dalam mewujudkan pembangunan berbasis keadilan dan pemberdayaan.
PP Muslimat NU pun semakin diteguhkan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong kemajuan bangsa.
