Jakarta, infosatu.co – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam Rapat Kerja Bersama Komisi XIII DPR RI, Kemenimipas mengusulkan pemangkasan anggaran sebesar Rp4,49 triliun dari total pagu awal Rp15,96 triliun menjadi Rp11,46 triliun.
Efisiensi ini dilakukan pada pos belanja barang sebesar 55,9 persen dan belanja modal sebesar 45 persen. Sementara, anggaran belanja pegawai tetap dipertahankan. Langkah ini dinilai tanpa mengganggu pelayanan publik yang menjadi tugas utama kementerian tersebut.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini sejalan dengan prioritas nasional. Hal ini termasuk program swasembada pangan dan energi, serta program Makan Bergizi Gratis.
“Kami justru melihat efisiensi ini sebagai tantangan untuk bekerja lebih kreatif dan teliti dalam penggunaan anggaran. Kami pastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” ujarnya, Kamis, 13 Februari 2025.
Selain efisiensi anggaran, Kemenimipas juga mencatat pencapaian setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp9 triliun pada 2024. Pencapaian itu menjadi rekor tertinggi kementerian.
Ke depan, Kemenimipas berkomitmen meningkatkan kontribusi ini melalui berbagai program strategis. Salah satu program yang didorong adalah lumbung pangan di rutan (rumah tahanan) dan lapas (lembaga pemasyarakatan) sebagai bagian dari dukungan terhadap ketahanan pangan nasional.
Program terbesar saat ini tengah berlangsung di Nusakambangan dengan pemanfaatan 115 hektare lahan untuk pertanian, peternakan, dan budidaya perikanan.
“Meski belum secara langsung berkontribusi besar pada kebutuhan pangan masyarakat luas, program ini sudah cukup membantu pemenuhan kebutuhan di dalam rutan dan lapas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kemenimipas juga terus mengoptimalkan layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
Sistem digital dalam pengurusan paspor, visa, dan izin tinggal telah mendapat apresiasi masyarakat karena mempercepat proses sekaligus mengurangi biaya operasional.
“Kami terus beradaptasi dengan teknologi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat,” tutup Agus.
