Infosatu.co
        259 Kali dibaca

Kemenkumham Kaltim Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK

Bagikan Ke Sosmed :

Samarinda, infosatu.co – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kaltim Sofyan membeberkan bahwa pihaknya kedatangan tim dari Inspektorat Jenderal untuk melakukan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

“Kami kedatangan tamu dari Inspektorat Jenderal yang diwakili oleh Titut Sulistyaningsih sebagai Auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal. Bu Titut memberikan arahan dan kiat-kiat dalam pelaksanaan zona integritas menuju WBK,” ungkapnya di Aula Lapangan Bulu Tangkis Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Kaltim Jalan MT Haryono.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kaltim Sofyan

Perlu diketahui, bahwa ada sebanyak 24 satuan kerja (Satker) dengan total keseluruhan pegawai sekitar 1.685 orang di Kanwil Kemenkumham Kaltim.

“Kita bertekad harus memperoleh predikat WBK melalui prosedur yang ditetapkan. Maka kita perlu melakukan perubahan mindset, ini akan menjadi perubahan bagian tata laksana SDM, pengawasan, otoritas dan pelayanan publik,” katanya kepada media ini, Senin (19/4/2021).

Intinya inovasi, benang merah zona integritas WBK adalah memutus rantai pertemuan. Itu sebabnya inovasi sangat diperlukan, sehingga dengan tidak bertemu dan membatasi tatap muka, maka akan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Intinya seperti itu, jadi mudah saja. Zona integritas itu adalah inovasi yang membatasi gerak orang tidak bertemu secara langsung,” jelasnya.

Saat ini, tim penilai internal (TPI) sudah mulai bergerak. Mereka akan menilai layak atau tidaknya Satker yang ada di Kemenkumham Kaltim. Tujuannya, untuk dievaluasi dan diajukan kepada tim penilai nasional (TPN).

“Kami akan tetap berusaha dengan semangat yang tetap menyala agar tidak kendor, kami akan berjuang untuk memperoleh predikat WBK. Namun yang lebih penting lagi adalah implementasinya, lebih baik tidak WBK yang penting pelayanan prima. Tapi secara otomatis, kalau pelayanan prima pasti WBK,” tegasnya.

Pengendali Teknis dari Tim Evaluasi WBK Kanwil Kemenkumham Kaltim Titut Sulistyaningsih

Sementara itu. Pengendali Teknis dari Tim Evaluasi WBK Kanwil Kemenkumham Kaltim Titut Sulistyaningsih menyatakan bahwa hal-hal terpenting untuk Satker menuju WBK di Kanwil Kemenkumham Kaltim ini antara lain mereka sudah memenuhi survei masyarakat dan persepsi korupsi. Ini merupakan standar kelulusan.

Kedua, komponen pengungkit dari data dukung. Lanjutnya, dari 6 area perubahan itu sudah harus dipenuhi baik data dukung yang mereka laksanakan sesuai tugas dan fungsi maupun implementasinya. Jadi tidak hanya formalitas data dukung saja, tetapi sudah melaksanakannya setiap hari.

“Pastinya, sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh TPN dan TPI. Ketiga, komitmen pimpinan. Ini sangat penting sekali karena kalau tidak ada komitmen maka ngga akan jalan Satker tersebut, pimpinan pun harus bersemangat,” paparnya.

Keempat, tidak adanya berita buruk. Maksud Titut, jika mereka tidak melakukan kesalahan maka ngga akan ada berita-berita yang viral di media online maupun offline.

“Semoga hal-hal yang tidak diinginkan bisa teratasi walau dalam bentuk pengaduan. Tapi kalau pengaduan itu tidak apa-apa, wajar. Terakhir, seluruh pegawai bebas dari korupsi dan pungli. Oleh karena itu, TPI mengevaluasi Kanwil Kaltim layak untuk dimajukan dan lolos sebagai Satker WBK,” harapnya.

Titut menambahkan, Kaltim ini belum memenuhi WBK selama dua tahun ini. Dengan evaluasi selama 10 hari ini diharapkan bisa memenuhi persyaratan hingga dinyatakan lulus.

Ia menilai Kanwil Kemenkumham Kaltim dari komponen hasil sudah hampir 80 persen, jadi tinggal 20 persen yang harus ditindaklanjuti. Responden kepuasan masyarakat serta indeks prestasi kumulatif (IPK) juga harus dipenuhi oleh Satker.

“Mudah-mudahan saat evaluasi itu sudah 100 persen,” tuturnya. (editor: irfan)

Related posts

Kaltara Butuh Pembangunan Kanwil Kemenkumham

Lydia Apriliani

Di Hari Bhakti Permasyarakatan, Sofyan Beberkan Arahan dari Menko Polhukam

Lydia Apriliani

Setelah Keluar Lapas, Warga Binaan Harus Bekerja

Lydia Apriliani