Bontang, infosatu.co – Rapat kerja DPRD Bontang mengenai penyampaian jawaban wali kota terkait pandangan umum fraksi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, pada Selasa (5/11/2024), menjadi sorotan.
Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hadir. Akibatnya, rapat tersebut dipandang tidak optimal.
Rapat yang diadakan di Ruang Rapat Paripurna Lantai III ini berfokus pada pembahasan alokasi anggaran signifikan bagi OPD. Khususnya, untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
Kedua OPD tersebut mendapatkan porsi besar dalam APBD 2025. Namun ironisnya, kepala dinasnya justru tidak hadir.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menyayangkan absennya para pimpinan OPD dalam rapat tersebut.
Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran ini bukanlah kejadian baru, melainkan telah terjadi beberapa kali sebelumnya. Kepala dinas hanya mengirimkan perwakilan yang tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan penting.
“Sudah beberapa kali rapat seperti ini, kepala dinasnya tidak hadir. Ini bahas anggaran untuk dinas mereka, tapi pimpinannya justru absen,” ungkap Andi Faizal.
Lebih jauh, Andi menyoroti ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan yang dinasnya mendapatkan alokasi anggaran sekitar 20 persen dari total APBD.
Ia mempertanyakan komitmen kepala dinas tersebut yang seharusnya hadir untuk membahas rencana besar dan penggunaan anggaran.
“Disdik itu anggarannya besar, sampai 20 persen dari APBD. Tapi, pimpinannya malah tidak ada. Mungkin sedang berangkat bimtek?” tambahnya.
Andi Faizal juga mengingatkan pengalaman serupa di Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang pekan lalu. Saat itu, seluruh pegawai kelurahan menghadiri bimbingan teknis (bimtek).
Sementara, kantor kelurahan ditinggalkan tanpa pelayanan memadai dan hanya pegawai magang yang bertugas di sana.
“Saat saya kunjungi Kantor Lurah Belimbing, semua pegawai berangkat bimtek, jadi pelayanan kosong dan hanya ada pegawai magang di sana,” ujarnya.
Melalui kejadian ini, DPRD Bontang berharap agar para kepala OPD dapat lebih memprioritaskan kehadiran mereka dalam kegiatan-kegiatan penting yang langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Terutama terkait pembahasan anggaran yang krusial untuk pembangunan daerah.
