Infosatu.co
      Artikel ini telah dilihat : 126 kali.
NASIONAL

Ketum JMSI Sebut Wartawan Harus Komitmen Ciptakan Ekosistem Pers yang Sehat

Bagikan Ke Sosmed :

Samarinda, infosatu.co– Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi semakin berkembang pesat setiap harinya terutama dalam digital platform atau yang kerap dikenal sebagai media digital.

Ketua JMSI, Teguh Santosa menyebut digital platform sebagai peluang sekaligus tantangan bagi perusahaan pers sebab digital platform nyaris tidak memiliki batasan ruang dan waktu sehingga semua orang dapat memproduksi informasi kapan saka serta dapat mendorong terjadinya desentralisasi dan diversifikasi informasi.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara tamu dalam Safari Jurnalistik yang diselenggarakan Corporate Communication Department FIF Group, Jumat (23/4/2021) sore lalu.

Diskusi virtual yang diadakan FIF Group ini juga diikuti oleh 25 PIC PR kantor pusat FIG Group dan 242 PIC PR cabang FIF Group dan dibuka oleh Chief of Corporate Communication and CSR FIF Group, Yulian Warman.

Selain Teguh Santosa, agenda ini juga diisi oleh pemimpin redaksi IDN Times, Uni Lubis sebagai pembicara.

Dalam sesi diskusi bertema “Perkembangan Media Siber dan Antisipasi Bagi Dunia Usaha”, Teguh menyampaikan masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan berbagai jenis informasi di internet seperti jenis informasi berupa produk pers atau karya jurnalistik dan yang bukan karya jurnalistik.

“Di platform internet atau siber ada informasi yang berupa karya pers yang dikerjakan sesuai hukum dan etika jurnalistik. Ada juga yang bukan karya pers, mulai dari laporan lembaga, karya akademik, cerita fiksi, juga fitnah dan kebohongan yang tidak faktual,” ujar Teguh Santosa yang juga CEO RMOL Network.

Mantan anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyebut sangat banyak website yang memiliki tampilan seperti media massa online namun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik.

Menurut informasi yang kerap disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika, di tahun 2017 setidaknya ada 43 ribu website yang beroperasi dan terus bertambah hingga kurang lebih 50 ribu website di tahun 2020. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut banyak website yang berkembang tersebut tidak dikelola oleh perusahaan pers.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perkembangan media massa yang massif ini belasan grup media menandatangani Piagam Palembang pada tahun 2010 yang bertepatan dengan Hari Pers Nasional (HPN) di Palembang, Sumatera Selatan.

Penandatanganan piagam ini dimaksudkan untuk membangun ekosistem pers yang sehat dengan penggerak utamanya perusahaan pers yang profesional dan wartawan yang memiliki kompetensi dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.

Sehingga sebagai tindak lanjut penandatanganan Piagam Palembang tersebut, pada tahun 2011 mulai diadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan pada tahun 2017 Dewan Pers mulai melakukan pendataan perusahaan pers yang profesional.

Berdasarkan data di laman resmi Dewan Pers menyebutkan ada lebih dari 16 ribu wartawan yang telah mengikuti UKW serta terdapat 1.500 perusahaan pers yang telah terdaftar dengan rincian 565 media yang telah terverifikasi secara administrasi dan 679 media yang telah terverifikasi faktual.

Lebih jauh, Ketua JMSI mengatakan terbentuknya Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) juga merupakan turunan dari komitmen komunitas pers menciptakan ekosistem pers yang sehat dan profesional. Saat ini, sambungnya, JMSI yang dideklarasikan di arena HPN 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, telah berdiri di hampir semua provinsi di Indonesia dan tengah bersiap-siap menjadi konstituen Dewan Pers.

Dalam sesi tanya jawab, Teguh juga menjelaskan bagaimana kiat menghadapi serangan berwujud berita di dunia digital dari pihak-pihak yang ingin merusak kredibilitas.

Ia menjelaskan apabila serangan muncul di media massa berbasis internet, maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta hak jawab dan/atau hak koreksi kepada media bersangkutan. Bisa juga pihak yang merasa dirugikan mengadukan serangan ini ke Dewan Pers.

Selanjutnya Dewan Pers akan memberikan penilaian, apakah berita yang diadukan memang mengandung unsur kesalahan jurnalistik atau tidak.

“Kalau berita yang diadukan itu dinilai mengandung unsur kesalahan jurnalistik, maka dalam penilaiannya Dewan Pers akan meminta media bersangkutan untuk memberikan hak jawab dan/atau hak koreksi. Bisa juga meminta penayangan pernyataan maaf dan/atau pencabutan berita,” jelasnya dalam sesi tanya jawab diskusi virtual tersebut.

Kemudian ia melanjutkan jika yang memberi serangan berwujud berita itu ternyata bukan media massa berbasis internet, maka pihak yang terganggu dapat menempuh jalur hukum dan memanfaatkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau KUHP.

Pertanyaan lainnya yang juga diajukan dalam diskusi tersebut adalah bagaimana bila serangan itu berasal dari media sosial yang sama-sama menggunakan platform digital?

Menjawab pertanyaann ini, Teguh Santosa yang juga dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta mengatakan sebaiknya respon terhadap informasi yang dianggap sebagai serangan disampaikan melalui media massa berbasis internet atau media siber yang kredibel dan telah terdaftar serta terverifikasi oleh Dewan Pers.

Teguh tidak menyarankan pihak yang merasa dirugikan oleh serangan itu memberikan respon di media sosial yang menerbitkan serangan atau di website berita yang tidak kredibel.

“Sampaikan respon di media yang kredibel, yang terdaftar di Dewan Pers. Dengan sendirinya, kredibilitas respon juga menjadi tinggi. Untuk mengetahui website berita yang kredibel mudah, bisa dicari di website Dewan Pers. Mereka tidak hanya berada di Jakarta, tapi juga tersebar di seluruh Indonesia,” demikian jelas Teguh Santosa.

Related posts

BPJS Ketenagakerjaan Beri Kemudahan Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Melalui LinkAja

Lydia Apriliani

Ditjenpas bersama Polri, Gagalkan 1,129 Ton Sabu

Lydia Apriliani

Persipura Tunjuk Rachmawati Soekarnoputri Jadi Ketua Dewan Pembina

Heisma Sari