Penulis : Hartono – Editor : Eres
Samarinda, Infosatu co-Komisi I DPRD Kaltim melakukan Rapat Dengar Pendapat (hearing) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim, Senin (25/3/2019) di Lantai 6 Gedung D kantor DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Hearing digelar dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, serta menekan potensi golput di Benua Etam pada Pilpres dan Pileg serentak 17 April mendatang.
BACA JUGA :Rapat Paripurna I DPRD Kota Samarinda, Tiga Raperda Disetujui
Dalam pertemuan tersebut, KPU Kaltim meminta anggota legislatif yang saat ini duduk di Karang Paci untuk ikut berperan dalam mengintensifkan sosialisasi atau pendidikan politik menjelang ke daerah tepencil di Kaltim.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Zain Taufiqurrahman menerangkan pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Kaltim akan ikut mendukung KPU Kaltim, baik secara regulasi maupun kebutuhan anggaran yang di perlukan untuk mensosialisasikan tahapan dan sosialisasi pada pemilih untuk mengurangi potensi terjadinya kesalahan dalam pencoblosan.
BACA JUGA :RF Nekat Tikam Driver Taksi Online untuk Biaya Persalinan Dan Nikah
Kepada infosatu.co, Zain Taufik menuturkan pertemuan ini merupakan kali pertama mereka bertemu secara formal sejak Komisioner KPU Kaltim dilantik.
Rapat ini membahas kordinasi persiapan, sampai dengan pelaksanaan Pemilu 17 April nanti.
Dari informasi yang disampaikan oleh Ketua KPU Kaltim Rudiansyah dan dua Anggota Komisioner, menyampaikan bahwa saat ini tahapan dan prosesnya terus berjalan. Pelipatan Surat Suara (SS), sudah berada di masing – masing kabupaten/kota.
Dari pertemuan tersebut disampaikan oleh KPU Kaltim, dimana ada 7 (tujuh) kabupaten/kota sudah menyelesaikan pelipatan Surat suara
“Hanya tiga kabupaten/kota yang saat ini masih dalam proses penyelesaian pelipatan Surat suara,”jelasnya
Sementara Taufik berharap pelipatan SS di tiga kabupaten/kota yang belum rampung saat ini, dapat terselesaikan dalam waktu dua, tiga hari ke depan.
“Mudah-mudahan tiga kabupaten/kota yang masih melakukan proses pelipatan SS, dapat selesai 2-3 hari ke depan. Beberapa poin yang dikhawatirkan oleh KPU Kaltim yakni kegiatan pendistribusian logistik ke daerah terpencil. Tapi hal ini sudah mereka antisipasi dengan bekerja sama dengan pihak Kodam IV Mulawarman, yang bersedia membantu proses pendistribusian logistik menggunakan angkutan udara ke daerah-daerah yang sulit ditembus melalui jalur darat maupun sungai,” tuturnya
BACA JUGA :Gubernur Sebut Pabrik Semen Bukan di Kawasan Karst
Hanya saja kami masih terkendala di pembiayaan operasionalnya. Jadi hal inilah yang ingin dikomunikasikan dengan DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim. Jadi kita dukung itu. Sepanjang dari sisi regulasi dana tersebut tersedia” imbuhnya.
KPU juga menyampaikan permasalahan kedua mengenai pemahaman masyarakat terhadap Pemilu 2019, di mana tingkat partisipasi pemilih masih di bawah angka 50 persen.
Mengingat pada pemilu serentak tahun ini, pemilih akan memperoleh 5 jenis SS. Jadi, simulasi pencoblosan dan lain sebagainya harus ditingkatkan kembali. Hal inilah menjadi persoalan yang harus didorong bersama untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih.
Taufik meyakini pada pemilu tahun ini jumlah partisipasi pemilih akan mencapai lebih dari 70 persen.
Sementara, Ketua KPU Kaltim Rudiansyah menjelaskan pertemuan bersama Komisi I DPRD Kaltim dalam rangka persiapan beberapa hari sisa menjelang pemungutan suara.
“Utamanya berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat. Perlu kami sampaikan, bahwa tugas utama KPU itu bukan sosialisasi, tapi melaksanakan secara teknis penyelenggaraan pemilu,” kata Rudi.
Walaupun di KPU ada bagian atau divisi terkait sosialisasi.”
Rudi berharap pemerintah daerah membantu memaksimalkan sosialisasi Pemilu 2019 hingga hari H, di seluruh kabupaten/kota hingga daerah pelosok Kaltim.
“Tetapi tentunya, tidak akan mampu maksimal kalau semua beban sosialisasi itu diserahkan kepada KPU. Karena tugas utama kita, seperti rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), hingga persiapan logistik, penyiapan skill, kemampuan serta kecakapan tenaga Ad Hoc Pemilu juga sedang dikerjakan. Tentunya ada tugas utama yang tidak boleh ditinggalkan oleh KPU.” ungkap Rudi.
Rudi berharap ada lembaga-lembaga lain turut serta dalam mensosialisasikan hari pemungutan suara dan lima jenis surat suara.
Kemudian juga imbauan kepada masyarakat terkait larangan money politic atau politik uang. Selain itu, dirinya juga berharap Komisi I DPRD Kaltim dapat berkomitmen dalam proses sosialisasi Pemilu 2019.
“Kami inginnya proses sosialisasi ini dapat bertahan hingga hari H. Pemprov dan DPRD kaltim bisa melakukan, minimal spanduk- spanduk yang dapat dipasang hingga ke pelosok-pelosok yang intinya imbauan kepada masyarakat bukan kampanye,” tegas Rudi.
Target partisipasi pemilih secara nasional 75 persen. “Upaya kita dengan komitmen ini agar 75 persen partisipasi pemilih itu tercapai,” tandasnya. (*)
