
Samarinda, infosatu.co – Sebagian warga di beberapa wilayah Kota Samarinda masih sulit mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, pihak PDAM tak kunjung memberikan solusi nyata untuk menangani permasalahan yang sudah lama berlangsung tersebut.
Warga pun kesal. Beberapa perwakilan mereka sempat melakukan demonstrasi agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda segera menyelesaikan krisis air bersih yang masih terjadi. Aksi dilaksanakan dengan mendatangi pihak terkait beberapa waktu lalu. Selain berorasi, warga juga membentangkan spanduk sebagai bentuk protes.
Menyikapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim ikut mendesak pemkot untuk serius memperhatikan krisis air bersih tersebut.
Apalagi, permasalahan itu sudah berlarut. Ia juga menyatakan bahwa demonstrasi yang dilakukan warga merupakan sesuatu yang layak diperjuangkan.
“Apa yang dilakukan warga itu sangat wajar. Air adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi,” ungkapnya, Sabtu (30/9/2023).
Abdul Rohim tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan informasi dan melakukan pengecekan di lapangan.
Adapun hasilnya ditemukan sumber permasalahan, di antaranya tentang belum adanya instalasi PDAM di suatu wilayah. Selain itu, ada wilayah yang sudah terakses jaringan PDAM namun sering tidak teraliri air bersih.
Permasalahan lain adalah akses PDAM seringkali terganggu lantaran perbaikan jalan dan perbaikan instalasi jaringan pipa.
“Ini masalah, pemkot tidak bisa bersantai melihat situasi ini. Masing-masing masalah ini harus diidentifikasi penyebab utamanya, kemudian mencari solusi baik jangka pendek, menengah hingga jangka panjang,” tegas Abdul Rohim.
Ia juga berharap agar Pemkot Samarinda langsung turun tangan mengatasi setiap permasalahan yang sudah menjadi keluhan masyarakat. Bukan hanya menyerahkan pada salah satu pihak, seperti PDAM saja. Apalagi, layanan air bersih juga terganggu atau terhenti karena berlangsungnya proyek perbaikan jalan.
“Seharusnya pemkot mengoordinasikan pihak terkait, misalnya antara PDAM dan PUPR. Sehingga masalah bisa cepat teratasi, bukannya masing-masing pihak saling menunggu kerja pihak lain. Akibatnya merugikan masyarakat,” ia menandaskan.
Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan peninjauan lokasi pekerjaan drainase di simpang empat Jalan PM. Noor, Sabtu (30/9/2023). Kunjungan tersebut terkait gangguan pasokan air kepada warga di sekitar PM. Noor yang bermasalah selama tiga minggu.
Dari peninjauan yang dilakukan, terungkap fakta bahwa pipa induk perusahaan daerah air minum (PDAM) yang terletak di simpang empat khususnya di jalur Wahid Hasyim ke arah PM. Noor terputus akibat pekerjaan drainase. Meskipun pekerjaan drainase ini merupakan upaya baik untuk mengatasi banjir, pemutusan pipa induk menjadi masalah utama.
“Pipa induk PDAM yang berada di simpang empat khusunya Wahid Hasyim ke arah PM. Noor itu terputus karena pekerjaan drainase. Sebenarnya pekerjaan ini juga baik, karena salah satu titik banjir kita adalah dikawasan PM. Noor,” ujar Andi Harun.
Lanjutnya, PDAM berjanji untuk memperbaiki pasokan air dalam tiga hari. Wali Kota Samarinda dengan tegas menyatakan jika janji ini tidak ditepati, pihak yang bertanggung jawab akan diberikan sanksi yang tegas. Kalau ada potensi pidana, mereka akan dikejar hukum. Keputusan ini dibuat sebagai tindakan keras terhadap setiap kesalahan yang merugikan masyarakat.
“Terhadap semua yang tidak bisa tepati tiga hari saya pasti akan berikan sanksi karena telah membohongi kepala daerah. Jika ada potensi pidana akan kita kejar, jika tidak tepat tiga hari saya pasti akan pecat semua pihak yang bertanggung jawab disini,” jelas Andi Harun.