Samarinda, infosatu.co – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi, menyoroti tingginya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kalimantan Timur (Kaltim) serta perlunya percepatan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu 10 Mei 2025, dalam pertemuan bersama Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan jajaran kepala daerah di Gedung Ruhui Rahayu, Samarinda.
Arifah memaparkan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltim tahun 2024 yang masih di bawah rata-rata nasional, yakni sebesar 87,45, dibanding IPG nasional 91,85.
“Ini menunjukkan masih ada kesenjangan signifikan antara perempuan dan laki-laki dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran layak,” ujar Arifah.
Kabupaten Paser tercatat sebagai daerah dengan capaian IPG terendah, yakni 73,73, sedangkan tertinggi adalah Kota Samarinda dengan nilai 90,36.
Di sisi lain, capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kaltim berada di angka 0,441 atau setara dengan rata-rata nasional.
Namun, ketimpangan ini masih tinggi di beberapa kabupaten seperti Paser (0,527), sementara Kota Balikpapan justru mencatat capaian IKG terbaik (0,243), menunjukkan kemajuan dalam pemberdayaan dan akses perempuan di berbagai bidang.
Arifah juga menyoroti Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Kaltim yang pada tahun 2023 mencapai 64,04, sedikit di atas rata-rata nasional (63,83). Namun, angka tersebut dinilainya masih harus ditingkatkan.
“Perlindungan anak bukan hanya soal data, tetapi tentang sistem yang benar-benar mampu mencegah dan merespons kekerasan dengan cepat dan tepat,” tegasnya.
Data dari Simfoni PPA mencatat sebanyak 1.002 kasus kekerasan pada tahun 2024, dengan jumlah korban anak mencapai 175 orang dan korban perempuan 103 orang hanya di Kota Samarinda.
Sementara itu, hingga 5 Mei 2025, tercatat 341 kasus kekerasan di seluruh Kalimantan Timur.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa Pemprov Kalimantan Timur terus mendorong kebijakan afirmatif.
“Kami telah memastikan pendidikan gratis dari SMA hingga S3 di tingkat provinsi, serta pembiayaan BPJS bagi masyarakat tak mampu,” jelasnya.
Program ini disebut telah mencakup 10% penduduk Kaltim.
Namun, Arifah mengingatkan pentingnya dukungan struktural dan sinergi lintas sektor.
Ia mengapresiasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak di 9 dari 10 kabupaten/kota, dengan status Kelas A. Hanya Kabupaten Mahakam Hulu yang belum membentuk UPTD serupa.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang telah diterima Provinsi Kaltim dengan kategori Nindya.
Beberapa kabupaten/kota seperti Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Berau, dan Kutai Kartanegara bahkan telah mengantongi kategori Madya. Kabupaten Paser masih berada di kategori Pratama.
“Penghargaan hanyalah alat ukur. Yang utama adalah bagaimana dampaknya bisa dirasakan langsung oleh perempuan dan anak di daerah,” tutur Arifah.
Ia mendorong Pemprov Kaltim untuk mempercepat penerapan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk dengan mengimplementasikan program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA).
Ia juga mengingatkan untuk memperluas cakupan dukungan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik PPA, yang hingga 2025 baru diterima oleh 7 dari 10 kabupaten/kota.
“Upaya kita hari ini akan menentukan wajah Kalimantan Timur dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Jangan sampai perempuan dan anak kita tertinggal dalam arus pembangunan,” tegas Arifah.
