Samarinda, Infosatu.co – Pengentasan kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur (Kaltim) perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kaltim.
Hal itu disampaikan Angggota DPRD Kaltim Nidya Listiyono pada kegiatan Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim di Crystal Grand Ballroom Hotel Mercure, Kamis (16/3/2023).
Menurut Nidya, dua hal tersebut menjadi isu strategis yang harus menjadi prioritas arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Angka kemiskinan saat ini di beberapa daerah cukup meningkat. Tentu ini menjadi perhatian dan perlu disikapi bersama di tengah proses pembangunan IKN yang kian masif,” tutur Nidya.
Dikatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak sekadar memprioritaskan infrastruktur semata, tetapi harus membangun sumber daya manusia dalam rangka mengisi keberadaan IKN.
“Sekitar 20 persen dana untuk pendidikan itu kalau bisa dinaikkan lagi. Beasiswa juga harus diberikan secara merata,” imbuhnya.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim itu menyebutkan Benua Etam memiliki sumber daya alam yang mempuni yang dapat memantik investor. Oleh sebab itu, ia menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim untuk melakukan monitoring terhadap keberadaan perusahaan maupun tenaga kerja.
“Banyak juga investasi yang masuk di Kaltim. Saya perlu ingatkan pemerintah bahwa proses investasi yang masuk baik itu permodalan asing maupun permodalan nasional harus dikawal dengan baik. Jangan sampai kita berfokus kepada proses perencanaan yang hari ini sudah luar biasa, tetapi kemudian kita lupa monitoring mitigasi terkait perusahaan dan tenaga kerja kita,” tandas Nidya.
Diketahui, terdapat sejumlah isu yang dibahas dalam konsultasi publik tersebut antara lain, peningkatan daya saing SDM, percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan tata kelola yang profesional dan akuntabel.
