Samarinda, infosatu.co – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekdaprov Kaltim) Sri Wahyuni menyatakan bahwa capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2018-2023 nyaris 100 persen.
“Sekarang capaiannya sudah 97 persen lebih, sisanya 3 persen. Tinggal yang belum itu penurunan angka kemiskinan, kualitas lingkungan dan reformasi birokrasi,” katanya saat diwawancarai pada kegiatan Pengembangan Kompentensi ASN dan Pembukaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Hotel Mercure, Samarinda, Jum’at (29/30/2023).
Dari progres itu, Sri Wahyuni optimistis RPJMD Kaltim dapat dituntaskan pada Desember 2023.
“Jadi kita masih punya waktu untuk menyelesaikannya. Walaupun masa jabatan Gubernur dan Wagub Kaltim akan berakhir 30 September ini, tapi visi misinya tidak ikut berakhir,” jelasnya.
Namun demikian, untuk data tertulisnya masih menunggu laporan resmi dari Statistik yang baru diterbitkan tahun depan. Terutama untuk data terkait reformasi birokrasi dan angka penurunan kemiskinan di Kaltim.
Untuk mengejar target pencapaian penurunan angka kemiskinan, pihak Pemprov Kaltim telah mengeluarkan kebijakan membangun rumah tidak layak huni.
Program itu diperuntukkan bagi warga miskin yang tersebar di kabupaten/kota di Kaltim. Kegiatan itu juga didukung perusahaan melalui program _corporate social responsibility_ (CSR).
“Angka Kemiskinan kita masih 6,3 persen, dengan kebijakan pembangunan rumah layak huni ini, kami optimis dapat menurunkan angka kemiskinan di Kaltim,” jelas perempuan yang juga sebagai Ketua DPD Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Provinsi Kaltim ini.
Adapun rumah layak huni yang dibangun ada dua model, yaitu konstruksi kayu tipe 45 dengan tiga kamar. Selain itu, konstruksi beton tipe 36 dengan dua kamar tidur.
“Ditargetkan 508 unit. Sudah terealisasi dan diserahterimakan kurang lebih 300 unit. Itu semua bantuan dari perusahaan,” pungkasnya.
