Penulis : Hartono – Editor : Sukrie
Samarinda, Infosatu.co – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Samarinda menargetkan penyelesaian pembangunan sekolah negeri yang masih numpang hingga akhir tahun 2019. Mengingat, di kota Tepian masih ada beberapa sekolah negeri yang masih menumpang gedung di sekolah lain. Hal ini di ungkapkan Kadisdik Kota Samarinda Asli Nuryadin usai menghadiri acara sosialisasi PPDB Online tahun 2019, yang berlangsung di gedung Aula Rumah Jabatan Walikota Samarinda di kawasan Jalan S.Parman siang tadi
Diterangkan Asli Nuryadin pada Infosatu.co, Jumat (17/05/2019), saat ini pihaknya (Disdik Samarinda) tengah fokus dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2019. Namun Asli juga akan memperioritaskan pembangunan infrastruktur gedung sekolah baru kurun waktu satu setengah bulan kedepan.
“Saat ini kita fokus untuk pelaksaan PPBD Online tahun 2019 yang sudah di depan mata. Pelaksanaannya kan tinggal menghitung hari. Karena penerimaan siswa didik baru akan berlangsung pada tanggal 20 Mei mendatang. Jadi secara bertahap kita (Disdik Samarinda) akan mulai menyelesaikan pembangunan gedung sekolah yang siswanya masih menumpang.” ujar Asli.
Asli Nuryadin menilai, sejumlah sekolah negeri yang masih numpang dengan sekolah lain lantaran jumlah siswa baru yang ingin masuk sekolah negeri membludak.
“Memang cukup banyak jumlah siswa didik baru tahun ini, melihat perbandingan ditahun ini ada selisih antara peserta lulusan UN SD dan UN SMP sebanyak 940 anak. Tapi kita di Samarinda masih ada sekolah Swasta, jadi hanya perlu pemerataan kembali dengan sistem zonasi untuk selisih tersebut. Hal ini harus di pahami oleh orang tua peserta didik. Jika memilih untuk memaksakan anaknya masuk sekolah negeri, tidak menutup kemungkinan di tahun -tahun berikutnya akan terus ada, siswa sekolah negeri yang sekolahnya menunpang di gedung sekolah lain.” terang Asli
Dijelaskan lebih jauh oleh Asli, untuk itu Dinas Pendidikan Kota Samarinda akan mengupayakan anggaran untuk gedung sekolah baru. Selain itu, pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Samarinda. Khususnya bidang Aset Daerah untuk mengatasi persoalan ini.
“Persoalan ini masih perlu koordinasi dengan bidang Aset Pemkot Samarinda. Tapi insyaallah dengan saya di beri waktu dalam satu setengah bulan kedepan, hal itu akan menjadi prioritas di tahun yang akan datang. Karena sangat tidak elok jika sekolah negeri harus menumpang terus, kesannya kurang baik.” tegas Asli Nuryadin.
Ia berharap, Asli, ke depan seluruh sekolah negeri di jenjang pendidikan TK/Paud, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bisa memiliki gedung sendiri dan tidak lagi menumpang di sekolah lain.
“Untuk lokasinya akan dibahas kembali, akan kita lihat dulu. Karena dinas juga harus mempertimbangkan siswa didik yang proses pembelajaranya sudah berjalan, mengingat penerimaan siswa didik yang sudah duduk di bangku kelas II dan Kelas III SMP penerimaannya telah memberlakukan sistem zonasi. Jadi, jika pemerintah harus memindahkan atau membangunkan gedung sekolah baru. Lokasisnya tidak boleh terlalu jauh dengan siswa yang sudah aktif. Karena jika dipindah lagi, ini juga akan menjadi beban bagi orang tua dan anak itu sendiri, karena jadi jauh sekolahnya. Kecuali nanti penerimaan sistem zonasi sekolah yang bersangkutan di programkan dengan lokasi gedung sekolah baru.” tandasnya.
Sementara, Kepala Sekolah SMP N 45 Samarinda, Umar Sutrisno yang sekolahnya masih numpang mengaku tahun lalu (2018), pihaknya terpaksa menolak 150 lebih calon siswa didik baru lantaran keterbatasan jumlah ruang belajar. Dijelaskan Umar Sutrisno, “Saat ini SMP N 45 Samarinda hanya mampu menerima sekitar 64 orang siswa didik baru. Dengan sistem zonasi,dijelaskan Umar Sutrisno,
“Saat ini SMP N 45 Samarinda hanya mampu menerima sekitar 64 orang siswa didik baru. Dengan sistem zonasi pada PPDB online tahun ini. Kita hanya punya 6 ruang belajar, jadi tiap jenjangnya hanya ada 2 kelas saja.” bebernya.
Umar Sutrisno mengakui, setiap tahunnya anggaran yang di gelontorkan oleh pemerintah daerah melalui Disdik Kota Samarinda hanya cukup untuk biaya oprasional sekolah.
“Untuk aggaran hanya terserap untuk SDM, guru honorer dan TU. Karena sangat minim. Saat ini ada sebanyak 6 orang tenaga didik (guru) bersetatus ASN dan 7 orang honorer yang mengabdi di SMP N 45 Samarinda.” jelas Umar pada berita harian ini.
