Jakarta, infosatu.co – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutuskan pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari.
Terkait hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus berpendapat bahwa pemberhentian itu tidak akan mengganggu pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024.
“Pemberhentian Ketua KPU dari jabatannya dan keanggotaannya itu tidak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pilkada yang akan dilakukan pada tanggal 27 November. Karena tahapan-tahapan pilkada itu sudah kita sepakati antara DPR bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP,” katanya dikutip dari laman DPR RI, Kamis (4/7/2024).
Menurut politikus PAN ini, pelaksanaan tahapan pilkada yang telah disepakati merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komisioner KPU. Maka, pemberhentian Hasyim Asy’ari dinilai tidak berdampak terhadap persiapan pilkada. Apalagi, titik berat realisasinya berada di KPU di daerah.
“Pelaksanaan pilkada itu tanggung jawabnya ada di KPU kabupaten, kota, dan provinsi. Berbeda dengan pilpres, pileg, di mana penanggung jawab daripada pelaksanaan kegiatan itu adalah KPU pusat,” ujar Guspardi.
“Jadi, saya yakin dan percaya bahwa dengan diberhentikannya Hasyim Asyari, insyaallah kerja-kerja dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pilkada yang akan dikelar 27 November itu mudah-mudahan tidak terganggu,” lanjutnya.
Oleh karena itu, ia mengimbau kepada komisioner KPU pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar dapat bangkit dan tidak terpuruk dengan apa yang sudah ditetapkan oleh DKPP.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari diberhentikan dari jabatannya oleh DKPP karena dugaan perbuatan asusila. Putusan tersebut dibacakan pada Rabu (3/7/204).
Kejadiannya bermula pada 3 Oktober 2023. Hasyim diduga mengeksploitasi seksual terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Belanda saat bimbingan teknis PPLN di Den Haag, Belanda.
