Penulis : Hartono -Editor : Eres
Samarinda, infosatu.co –Gubernur Kaltim Isran Noor berharap hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini disampaikan Isran saat menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018 yang berlangsung di Ballroom, Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim di Jalan M Yamin, Samarinda Jumat siang tadi sekitar pukul 14.00 Wita.
Dalam sambutannya, Isran mengapresiasi masing-masing kepala daerah kabupaten/kota yang dapat hadir dan menyerahkan laporan keuangan kepada BPK.
“Puji dan syukur saya panjatkan, kita bisa hadir di kantor BPK RI Kaltim dalam rangka penyerahan laporan sementara audit pendahuluan, laporan keuangan tahun anggaran 2018. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan manfaat, sabagai salah satu wujud pengabdian kita terhadap bangsa dan negara terkhusus Provinsi Kalimantam Timur,” ucap Isran dalam sambutannya, Jumat (29/3/2019).
Isran menilai pelaksanaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim kepada BPK merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam menjalankan amanat UU Nomor.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolalan Keuangan Daerah.
Dari hasil informasi yang berhasil dihimpun Infosatu.co, turut hadir perwakilan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Kepada masing-masing perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang hadir dalam kegiatan ini, Isran mengimbau agar dapat menyerahkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, perubahan soldo anggaran debit, operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan neraca saldo awal dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018.
“Sementara itu data-data yang tersaji harus sudah dikaji oleh Inspektorat Kaltim. Sedangkan mengenai saran terhadap laporan keuangan, sudah dan sedang ditindaklanjuti. Prinsipnya Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen akan mengelola keuangan secara transparan dan akuntable,” ucapnya
Isran juga meminta kepada aparatur Pemerintah Provinsi Kaltim dan kabupaten/kota siap secara terbuka dan berkoordinasi dengan BKP Kaltim agar audit terhadap laporan keuangan Kaltim mendapatkan hasil terbaik
“Harapannya, bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terpenting kinerja pemerintah daerah akan meningkat lagi,”tegasnya
Sementara Kepala Perwakilan BPK RI Kaltim, Raden Cornell Syarief, mengatakan bahwa belum semua daerah di Kaltim mampu meraih predikat WTP. Ada dua daerah di Kaltim yang berpredikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Kukar dan Mahakam Ulu. Ia berharap Kaltim bisa menyamai torehan Kalsel.
“Di Kaltim yang masih WDP, yakni Kabupaten Kukar dan Mahulu. Kalsel yang seluruhnya sudah WTP. Secara administrasi dan laporan, Kaltim itu sudah bagus. Namun, sebagai satu kesatuan, ya kita harapkan semua daerah di Kaltim bisa WTP,” kata Cornell.
Dia menambahkan Kabupaten Kukar yang laporan keuangannya menurun dari WTP menjadi WDP. Karena faktor turunnya opini Kukar dan faktor ketidaksiapan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Kutai Kartanegara turun, karena idenya sangat ideal. Puskesmas Kukar, bisa dijadikan BLUD , hal ini sangat bagus dan ideal. Tapi disayangkan BLUD belum siap. Semestinya saat pengalihan sudah siap. Kukar harus memperhatikan masalah tersebut,” tegasnya.
