Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur menerima aduan dari orang tua siswa tentang dugaan pungutan liar (pungli) penjualan buku penunjang pembelajaran di 30 sekolah.
Asisten I Sekretariat Kota Samarinda Ridwan Tasa mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti dari dugaan pungli tersebut. Salah satunya berupa print screenshoot chat grup WhatsApp dari beberapa sekolah.
“Dari bukti-bukti yang ada, kami akan meninjau dan mendatangi sekolah-sekolah terkait untuk memverifikasi kebenarannya,” katanya, Senin (5/8/2024).
Langkah tersebut akan dijalankan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Tujuannya agar dugaan pungli penjualan buku penunjang tidak membebani warga, khususnya wali atau orang tua siswa.
“Kami masih menelusuri. Secepatnya penelusuran akan selesai bersama Inspektorat, Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk memeriksa sekolah yang diduga terlibat,” ujar Ridwan.
Upaya lain yang bakal dilakukan adalah pihak pemkot berencana menggelar pertemuan dengan para kepala sekolah. Tujuannya, mendengarkan kondisi nyata di lapangan dan memastikan transparansi.
Tidak hanya itu, guna meminimalisasi potensi terjadinya pungli di sekolah, pihak pemkot juga bakal melakukan pengadaan buku penunjang. Rencana itu diharapkan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
“Jumat mendatang, kami akan rapatkan lagi untuk memutuskan opsi. Pemerintah sepakat akan menyiapkan buku penunjang yang dianggarkan pada 2025,” Ridwan menegaskan.
Ridwan berharap, sejumlah langkah yang direncanakan itu dapat menjadi solusi dalam permasalahan tersebut dalam waktu cepat. Dengan demikian, proses belajar mengajar tidak terganggu oleh dugaan pungli penjualan buku penunjang pembelajaran.
“Jangan sampai dengan kondisi ini proses belajar mengajar terganggu, harus diambil langkah secepatnya,” tandasnya.
