Bontang, infosatu.co – Pengadaan kapal sebagai penunjang keberlangsungan kegiatan belajar mengajar (KBM) di wilayah pesisir Kota Bontang kembali menjadi sorotan.
Di tengah mendesaknya kebutuhan terhadap sarana transportasi air itu, keterbatasan anggaran menjadi kendala untuk merealisasikannya.
Hal itu diketahui dari hasil koordinasi anggota DPRD Kota Bontang Heri Keswanto dengan Dinas Pendidikan beberapa waktu lalu.
Menurut Heri, pihak Dinas Pendidikan Bontang menyatakan bahwa permasalahan utama untuk pengadaan kapal ada pada biaya perawatan yang sangat tinggi.
“Dinas Pendidikan mengakui bahwa anggaran untuk pengadaan dan perawatan kapal cukup besar. Ditambah lagi, faktor alam seperti pasang surut laut membuat kapal sulit beroperasi secara rutin,” ujarnya belum lama ini.
Heri menekankan bahwa permasalahan ini tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah kota (pemkot).
Sebab, wilayah laut yang menjadi akses pendidikan di wilayah pesisir Bontang, terutama bagi para guru merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemkot berkoordinasi dengan provinsi untuk memberikan subsidi guna memastikan pengadaan kapal tetap dapat dilaksanakan.
“Jika kita memaksakan anggaran di tingkat kota, itu tidak akan efektif karena wilayah laut berada dalam kewenangan provinsi,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Heri membandingkan situasi ini dengan pemberian insentif yang pernah diberikan kepada guru swasta.
Ia mempertanyakan alasan pemberian subsidi untuk pengadaan kapal tidak bisa diimplementasikan. Padahal, subsidi serupa telah diberikan kepada pihak-pihak yang berwenang atas wilayah pesisir, yaitu provinsi.
“Ini adalah subsidi ke atas, bukan ke bawah karena wilayah laut sudah diambil alih oleh provinsi,” tutup Heri.
Dengan adanya tantangan ini, diharapkan pemkot dan provinsi dapat bersinergi untuk mencari solusi demi meningkatkan akses pendidikan bagi guru-guru yang bertugas di wilayah pesisir. Tujuannya agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif.
