Bontang, infosatu.co – Tingkat pengangguran di Kota Bontang tercatat paling tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pada tahun 2023, angkanya mencapai 7,74 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 7.300 penduduk Bontang tidak memiliki pekerjaan. Kondisi ini menciptakan ketimpangan besar antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia.
Anggota DPRD Kota Bontang Nursalam menilai permasalahan ini merupakan dampak dari banyaknya perusahaan besar lebih memilih tenaga kerja berpengalaman.
Maka, pencari kerja lokal, terutama yang belum berpengalaman sulit bersaing. Hal ini, menurutnya, memperburuk situasi pengangguran di kota tersebut.
“Ketersediaan lapangan kerja di Bontang ini tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja. Banyak perusahaan besar tidak menyediakan ruang bagi mereka yang belum berpengalaman,” kata Nursalam belum lama ini.
Nursalam menambahkan, salah satu faktor penghambat pencari kerja lokal mendapatkan wadah adalah budaya yang mengandalkan pendekatan informal melalui pertemanan atau “orang dalam”.
Di sisi lain, pendatang dari luar Bontang sering datang dengan keterampilan yang lebih baik. Hal ini menjadikan mereka lebih unggul dalam proses seleksi.
“Orang luar datang dengan SDM yang baik, sehingga ketika dilakukan tes, mereka lebih unggul. Orang Bontang kalah karena terlalu mengandalkan pendekatan informal,” ujarnya.
Nursalam menegaskan, pemerintah harus segera mengambil langkah inovatif untuk menciptakan lapangan kerja baru. Terutama bagi para lulusan SMA dan sarjana yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun.
Lapangan kerja di sektor non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga dinilai masih sangat terbatas di Bontang.
“Kita harus mencari solusi yang lebih kreatif. Lapangan kerja untuk lulusan baru harus diperbanyak, karena selama ini jumlah lulusan yang terus meningkat tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia,” lanjutnya.
Sebagai legislator, Nursalam menyatakan dirinya hanya bisa mendorong pemerintah agar memperluas kesempatan kerja di Bontang. Namun, ia menyadari bahwa masalah ini berada dalam ranah kebijakan eksekutif.
“Saya hanya bisa mendorong agar pemerintah membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Tapi ini bukan sesuatu yang mudah, karena ini wilayah pemerintah, bukan wilayah kami di DPRD,” tutupnya.
