Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat komitmennya dalam memperjuangkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui berbagai kebijakan strategis dan kolaboratif.
Dalam upaya tersebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menggelar pertemuan dengan sejumlah kepala daerah di Kaltim serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Choiri Fauzi.
Pertemuan ini untuk mendiskusikan pelaksanaan kebijakan terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Gedung Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda pada Sabtu 10 Mei 2025.
Pada kesempatan tersebut, Arifah menyampaikan berbagai data dan program strategis yang tengah dijalankan di Kalimantan Timur.
Ia mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah, termasuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) serta penerapan program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA).
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat peran perempuan, yang secara nasional mencakup 49,5% dari total populasi, sementara di Kalimantan Timur, perempuan usia produktif hampir mencapai 69%.
“Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltim tahun 2024 masih berada di angka 87,45, di bawah rata-rata nasional 91,85. Kabupaten Paser bahkan hanya mencapai 73,73 dan memerlukan perhatian khusus,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arifah mengangkat kasus nyata kekerasan seksual terhadap kakak beradik dibawah tahun yang viral pada beberapa waktu lalu dimana mencerminkan lemahnya pengawasan keluarga dan kurangnya kepedulian sosial.
Ia mengajak masyarakat untuk membangun kembali pola pengasuhan yang penuh perhatian dan membentuk ruang bersama yang aman bagi anak dan perempuan.
Di sisi lain, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memaparkan langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menjamin hak dasar warga, termasuk perempuan dan anak.
“Pendidikan gratis sudah mencakup SMA hingga S3 di tingkat provinsi, sementara di Bontang dan Balikpapan, program ini juga mencakup SD hingga SMA. BPJS juga diberikan secara gratis,” kata Rudy.
Rudy menambahkan bahwa program ini telah mencakup 10% dari penduduk Kalimantan Timur, yang bertujuan untuk mengalihkan pengeluaran keluarga guna meningkatkan kualitas hidup.
Upaya ini juga diarahkan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah. Namun, tantangan terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan masih besar.
Data tahun 2024 mencatatkan 241 kasus kekerasan, dengan 164 di antaranya melibatkan anak-anak.
Mayoritas kekerasan terjadi di rumah tangga (135 kasus), dan pelaku banyak berasal dari lingkungan terdekat seperti pacar, orang tua, atau pasangan.
“Pemisahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dari Dinas Pencatatan Sipil pada 25 Mei lalu juga sebagai bentuk keseriusan untuk menangani isu ini secara fokus,” tambahnya.
Keduanya sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor, mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional, sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan yang menyeluruh.
“Di Ruang Bersama Indonesia, kita harus menjahit kembali kebersamaan, karena persoalan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama,” Arifah mengingatkan pentingnya ruang bersama.
Dengan langkah strategis ini, Kalimantan Timur terus menegaskan komitmennya menuju perempuan yang berdaya, anak yang terlindungi, dan Indonesia yang maju.
