Jakarta, infosatu.co – Permasalahan antrean panjang dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) ternyata juga dilaporkan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik kepada Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Keluhan itu disampaikan Pj Gubernur Akmal Malik di kediaman dinas Ketua MPR RI di Jalan Widya Chandra IV Nomor 16, Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2023).
Kepada Ketua MPR, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menjelaskan berbagai persoalan BBM yang sudah lama menjadi keluhan masyarakat Kaltim. Hal yang lebih menyedihkan kata Akmal, karena daerah ini merupakan provinsi penghasil minyak dan gas di Indonesia. Namun faktanya, BBM menjadi barang yang tidak mudah diperoleh di sini. Selain antrean panjang, kerap kali persediaan BBM di SPBU dalam kondisi kosong.
Senin (4/12/2023) lalu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik juga telah menyampaikan permasalahan itu kepada Kepala Badan Pentgatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dan Anggota Komite BPH Migas di Kantor BPH Migas, Jalan Kapten Tendean Nomor 28 Kuningan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
Setelah mendapat penjelasan BPH Migas, diketahui ternyata persoalan kelangkaan BBM di Kaltim terjadi bukan karena keterbatasan kuota. Tapi akibat lemahnya pengawasan distribusi.
Dari pertemuannya dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Pj Gubernur Akmal Malik mengaku mendapat dukungan untuk terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran BBM, terutama di titik-titik yang selama ini dicurigai melakukan praktik-praktik curang, seperti penimbunan.
Salah satu opsi yang dimungkinkan adalah dengan membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan penjagaan SPBU, termasuk tidak membiarkan ketika terjadi pembelian BBM yang tidak wajar.
“Saya sangat bersyukur karena bisa menyampaikan persoalan yang sudah lama dihadapi rakyat Kaltim ini langsung kepada Ketua MPR RI, Pak Bambang Soesatyo,” sebut Akmal Malik, Rabu (6/12/2023).
Diskusi keduanya juga menyinggung tantangan industri otomotif menuju era net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Pasalnya, penggunaan otomotif menjadi salah satu penyumbang emisi karbon di Indonesia.
Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menjadi smart city dengan konsep rendah emisi, pun harus menjadi perhatian Kaltim.
“Ketua MPR memberikan solusi untuk menekan penggunaan BBM, salah satunya dengan memberikan bantuan mobil listrik dan truk listrik,” ungkap Akmal.
Ketua MPR Bambang Soesatyo juga mengapresiasi Kaltim yang telah menjadi lokasi implementasi Program FCPF Carbon Fund dengan dukungan negara donor melalui Bank Dunia (World Bank). FCPF Carbon Fund merupakan program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) atau pengurangan deforestasi dan degradasi hutan dengan perolehan insentif berbasis kinerja. Kaltim menjadi provinsi atau subnasional pertama di kawasan Asia Pasifik yang sukses melaksanakan program ini.
“Ketua MPR memuji Kaltim yang sukses menjadi satu-satunya subnasional atau provinsi yang mendapatkan down payment dana karbon USD 20,9 juta atau setara Rp1,5 triliun dari World Bank. Totalnya USD 110 juta untuk periode perhitungan 2020-2024,” tutup Akmal.
