Samarinda, infosatu.co – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD dengan Dinas Perkebunan (Disbun) Kalimantan Timur berlangsung di Hotel Aston Samarinda, Selasa (6/8/2024).
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengatakan bahwa hearing tersebut membahas tentang kinerja serta program kerja di sektor perkebunan. Terutama tentang komoditas unggulan, yakni sawit yang menjadi fokus utama dalam diskusi.
“Kami ingin mengetahui berapa banyak tenaga kerja yang diserap dan berapa PAD yang dihasilkan dari sektor ini,” ungkap politikus Partai Golkar tersebut dalam RDP.
Dalam RDP tersebut, DPRD juga mendorong Disbun meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar lebih transparan dalam laporan dan akuntabilitasnya.
“Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga siap memberikan dukungan melalui kebijakan anggaran,” kata Nidya.
Dalam pemaparannya, Disbun Provinsi Kaltim melaporkan bahwa sektor sawit masih mendominasi perekonomian daerah, dan kinerja mereka selama ini telah menunjukkan hasil yang positif.
Namun, tantangan dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan tetap menjadi perhatian utama.
“Kami berupaya untuk meningkatkan produksi komoditas perkebunan serta kesejahteraan pekebun. Tantangan terbesar kami adalah memastikan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan,” ujar Sekretaris Dinas Perkebunan Kaltim Andi Siddik.
Disbun Kaltim telah merancang berbagai program untuk tahun 2024-2026. Program-program tersebut mencakup penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, perizinan usaha pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, serta penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.
Meski demikian, capaian program hingga Triwulan II 2024 menunjukkan adanya tantangan dalam pemenuhan target.
“Tingkat pemenuhan sarana perkebunan baru mencapai 25,36 persen karena masih dalam proses pengadaan. Namun, kami telah berhasil mengawasi peredaran lebih dari 6,5 juta benih, melampaui target yang ditetapkan,” jelas Andi Siddik.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa luas kebun yang dibangun masih nol persen dari target 50.702 hektare karena bantuan perluasan masih dalam proses pengadaan.
Andi juga menyoroti upaya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. “Kami telah mengendalikan 66,42 persen areal perkebunan yang terkena dampak perubahan iklim dari target 100 persen,“ katanya.
“Kami juga terus berupaya mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman, yang saat ini baru mencapai 27,98 persen dari target 55 persen,” lanjutnya.
Dalam program perizinan usaha pertanian, baru 7,8 persen perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) dari target 41 persen.
“Kami terus mendorong perusahaan-perusahaan untuk memenuhi syarat dan mendapatkan sertifikat ini guna meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan usaha mereka,” kata Andi.
Subsektor perkebunan memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Kaltim.
Pada tahun 2023, subsektor perkebunan menyumbang 4,74 persen dari total PDRB Kaltim. Adapun dengan nilai PDRB berdasarkan harga konstan mencapai Rp17,89 triliun, naik 2,31 persen dari tahun sebelumnya.
Berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB subsektor perkebunan mencapai Rp 39,96 triliun, naik 2,09 persen.
Nilai Tukar Petani (NTP) untuk tanaman perkebunan rakyat pada bulan Juli 2024 sebesar 186,74. Luas total komoditi perkebunan di Kaltim mencapai 1.497.368 hektare. Sedangkan luas perkebunan kelapa sawit sebesar 1.332.015 hektare atau 88,96 persen dari seluruh komoditi perkebunan.
Tenaga kerja di sektor perkebunan mencapai 311.145 orang. Produksi tahun 2023 mencatat total produksi komoditi sebesar 20.801.100 ton.
Kemudian, jumlah pabrik kelapa sawit sebanyak 106 unit, produksi tandan buah segar (TBS) sebesar 20.710.888 ton, kernel 759.626 ton, dan CPO 4.567.663 ton dengan rendemen 22,91 persen.
