Penulis : Ichal – Editor : Eres
Kubar, infosatu.co -Wakil Bupati Kutai Barat (Kubar) Edyanto Arkan membacakan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kubar Akhir Tahun Anggaran 2018 dalam Sidang Rapat Paripurna IV Tahun 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Selasa (19/3/2019).
BACA JUGA :Edi Kurniawan Dipercaya Jadi Ketua Pansus RPJMD. Waktunya Cuma 7 Hari
Wabup Edyanto Arkan mengapresiasi sinergi antara Pemkab Kubar dan seluruh unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kubar, sehingga penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2018 dapat berjalan dengan baik.
Apresiasi juga disampaikan Wabup Edyanto Arkan kepada segenap jajaran eksekutif, pihak swasta, perbankan, instansi vertikal dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh masyarakat Kubar atas dukungan dan partisipasi nya sehingga penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di Kutai Barat berjalan sukses dan lancar.
“Alhamdulillah dengan sinergi semua pihak, pembangunan di Kubar berjalan lancar dan sukses. Bahwa masih ada yang kurang sempurna, kita akan perbaiki di tahun-tahun mendatang,” kata Edyanto.
BACA JUGA :DPRD Pasangkayu Belajar ke Balikpapan
Terkait kebijakan pemerintah daerah dilaporkan bahwa capaian indikator makro pembangunan daerah, merupakan sebuah kerangka perencanan kinerja pembangunan daerah yang mengarah kepada Visi Kabupaten Kutai Barat 2016–2021, yaitu terwujudnya Kutai Barat yang semakin adil, mandiri dan sejahtera berlandaskan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dan untuk mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan digariskan dalam RPJMD tahun 2016-2021 meliputi, pertama, peningkatan pembangunan infrastruktur dasar publik yang semakin merata ke seluruh wilayah Kubar. Yang kedua, peningkatan kualitas SDM melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga adalah reformasi tata kelola pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah dan murah. Keempat, pembangunan ekonomi berbasiskan dalam upaya penciptaan lapangan kerja masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dan kelima yaitu, penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan tidak mampu.
Keenam, penerapan nilai-nilai keagamaan dan budaya luhur dalam upaya menciptakan lingkungan dan hubungan sosial yang harmonis, tertib dan aman berbasiskan sikap toleransi, tenggang rasa dan gotong-royong.
Ketujuh adalah pemberdayaan peran kampung, pemuda dan perempuan sebagai basis pembangunan masyarakat.
“Ketujuh misi tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yaitu, tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, pemerataan pembangunan yang berkeadilan, akuntabilitas publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi serta melestarikan nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal,” tegas Edyanto.
