Samarinda, infosatu.co – Suasana Gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendadak riuh di tengah para anggota dewan melaksanakan Rapat Paripurna ke-13.
lebih dari seratus mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman menggelar aksi demonstrasi. Mereka menuntut kejelasan hukum atas kasus tambang ilegal yang mencemari Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Unmul.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Rimbawan Bersatu itu meminta DPRD menekan aparat penegak hukum agar bertindak tegas terhadap pelaku. Mereka juga menyuarakan keresahan atas lambannya tindak lanjut meski laporan resmi telah disampaikan sejak awal April 2025.
Seusai rapat, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, turun langsung menemui demonstran. Ia menyatakan dukungan penuh atas tuntutan mahasiswa dan menegaskan bahwa kawasan KHDTK memiliki fungsi khusus yang harus dilindungi.
“Terkait penambangan di area hutan dengan status pendidikan, tentu itu pelanggaran serius. Kita sepakat untuk mendorong kelanjutan penegakan hukum agar jelas ke depannya,” kata Sarkowi, Rabu 30 April 2025.
Ia juga menilai, kasus ini menjadi momentum penting untuk memperkuat perhatian terhadap KHDTK Unmul, baik dari aspek anggaran, fasilitas, maupun sumber daya manusia.
Dari hasil pantauan di lapangan, aktivitas tambang ilegal telah merusak sekitar 3,26 hektare lahan hutan. Sementara itu, mahasiswa menyebut bahwa informasi terkait penanganan kasus masih simpang siur.
“Kami turun aksi karena belum ada kejelasan. Info terakhir hanya dari media sosial, ada dua inisial tersangka yaitu ‘R’ dan ‘A’, tapi belum ada transparansi ke kampus maupun ke kami,” ujar Muhammad Syafi’i, Humas Aliansi Rimbawan Bersatu.
KHDTK Unmul berperan vital dalam pendidikan dan riset kehutanan. Kerusakan akibat tambang ilegal dikhawatirkan menimbulkan dampak jangka panjang, baik ekologis maupun akademik.
