Penulis : Asya – Editor : Sukrie
Samarinda, Infosatu.co – Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi PKB secara tegas mendukung Abdullah Sani sebagai Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim definitif. Secara tegas, fraksi PKB mengkritisi Gubernur Kaltim Isran Noor yang menolak mengakui Abdullah Sani.
Ketua Fraksi PKB, Safruddin mengatakan, dukungan fraksi PKB ini dikarenakan pelantikan tersebut sesuai keputusan Presiden RI Joko Widodo.
“Presiden kan jabatan tertinggi di negeri ini, jadi Gubernur Kaltim sebagai kepala daerah yang notabene bawahan presiden seharusnya mengikuti keputusan presiden,” kritiknya setelah Rapat Paripurna ke – 19 DPRD Kaltim di Gedung Utama Komplek DPRD Kaltim Senin (29/07/2019).
Anggota Komisi III DPRD Kaltim ini juga menjelaskan dampak negatif dari polemik Sekprov ini. Salah satunya apabila Pemprov masih memberikan kewenangan kepada Plt Sekprov Sa’bani dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, dikhawatirkan akan terjadi implikasi hukum terhadap kebijakan pemprov.
“Targetnya kan di tahun 2023 Kaltim berdaulat. Tapi kalau pemerintahannya saat ini tidak harmonis, sekprov yang definitif tidak diaktifkan, jadi sulit untuk mewujudkannya,” tutur Safruddin.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi yang turut hadir dalam Rapat Paripurna hari ini memberikan apresiasi kepada DPRD Kaltim.
“Menurut saya bagus karena memang tugas DPRD adalah mengkritisi pemerintah,”ungkapnya.
Hadi juga menjelaskan bahwa Isran Noor telah memberikan penjelasan secara pribadi kepadanya, namun tidak bisa dipublikasikan. Kabar yang dia ketahui ialah Isran telah memberikan penjelasan terkait polemik Sekprov ini kepada Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
Sekprov Kaltim Abdullah Sani yang belum diaktifkan berpotensi mengganggu pembahasan dan pengesahan APBD- Perubahan tahun 2019 dan APBD Murni tahun 2020. Hadi menuturkan, permasalahan tersebut bisa teratasi.
“Jadi kalau ada Sekprov definitif yang tidak difungsikan, Gubernur bisa menunjuk saya,” tuturnya.
Terkait setuju atau tidaknya Abdullah Sani sebagai Sekprov definitif, Hadi hanya berkomentar bahwa dia mengikuti instruksi dari Gubernur Kaltim,” tutupnya
