Penulis : Adityo Permadi – Editor : Sukrie
Samarinda, infosatu.co-Pasca kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Timur pada hari selasa (7/5/2019) yang meninjau daerah Bukit Soeharto sebagai salah satu pilihan ibukota negara nantinya, dipilihnya Bukit Soeharto sebagai salah satu opsi pemindahan pusat pemerintahan negara Republik Indonesia menuai banyak pro dan kontra karena memang kawasan yang dipilih itu adalah salah satu wilayah konservasi di Kaltim.
Menanggapi hal tersebebut Ketua Fraksi PKB Kaltim Safruddin mengatakan kepada infosatu, Senin (20/5/2019) bahwa dirinya sangat mendukung kalau memang Kalimantan Timur terpilih menjadi ibu kota negara karena akan banyak hal positif yang akan diperoleh salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan infrastruktur akan mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah.
“Secara garis besar saya sangat bahagia kalau nantinya Kalimantan Timur terpilih menjadi ibukota negara Republik Indonesia karena akan banyak hal positif yang di dapatkan oleh Kaltim salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Kaltim, khususnya di bidang pertanahan karena nanti harga tanah akan naik dan juga pembangunan infrastruktur akan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat,”ungkapnya
Meskipun demikian Safruddin juga mengatakan bahwa ada kendala yang akan dihadapi oleh pemerintah karena terbenturnya dengan KP (Kuasa Pertambangan) di wilayah Katim khususnya Samarinda dan Kutai Kertanegara baik yang bersifat KP (Kuasa Pertambagan) maupun PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) dan ini harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah baik pusat maupun daerah.
“Kendala yang nantinya akan dihadapi adalah terbenturnya pemerintah dengan kuasa pertambangan dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan karena memang ini bukan menjadi rahasia umum lagi karena di Bukit Soeharto itu ada perusahaan pertambangan yang PKP2B PT. Singlurus Pratama yang itu saat ini masih beroperasi, dan ini harus dibersihkan kalau perlu di cabut ijinnya baik ijin yang dikeluarkan okeh pemerintah daerah kabupaten atau provinsi serta kementerian, kalau memang nanti Kaltim terpilih menjadi ibukota negara,”beber Udin
Dia, menambahkan bahwa DPRD Prov Kaltim hari ini terus mendorong bagai mana pertembuhan ekonomi di Kaltim selain dari pertambangan, salah satunya adalah wisata dan Safruddin juga mengatakan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Isran-Hadi kebayakan meniru milik Awang Faroek Ishak dan jargon Kaltim Berdaulat yang di gaungkan oleh Isran-Hadi hanya menjadi slogan belaka dan DPRD Prov Kaltim pada saat Raperda RPJMD benar-benar tidak diberikan ruang yang luas untuk mengkaji lebih dalam, DPRD Kaltim hanya diberi waktu 14 hari buat mengkaji Raperda itu.
“DPRD Kaltim dari kemarin sudah memperjuangkan bagaimana menggali potensi ekonomi Kaltim selain dari Pertambangan salah satunya adalah pengembangan pariwisata, dan itu tidak kami temukan dalam RPJMD yang disusun oleh Isran-Hadi, malahan RPJMD nya banyak meng copas dari RPJMD milik Awang Faroek, jadi saya juga bingung dengan jargon Kaltim Berdaulat yang di gaungkan oleh Isran-Hadi, tidak ada berdaulatnya sama sekali,” tutupnya
