Bontang, infosatu.co – Bencana banjir menjadi momok bagi warga Kota Bontang, Kalimantan Timur. Kalangan legislator pun bereaksi atas permasalahan yang hingga kini belum tuntas.
Bahkan, cakupan genangan air semakin meluas ke wilayah yang sebelumnya terbebas dari banjir. Anggota DPRD Bontang Muhammad Sahib menilai, kondisi ini akibat dari lambatnya perkembangan proyek pembangunan polder.
Ia menyoroti proses pembebasan lahan menjadi penghambat utama terwujudnya infrastruktur penanggulangan banjir tersebut. Terutama di empat wilayah rawan banjir, yakni Jalan Pipa, Kelurahan Kanaan, Kelurahan Tanjung Laut, dan Bontang Kuala.
Menurut Sahib, banjir kini semakin meresahkan warga, terutama banjir rob dan banjir akibat curah hujan tinggi. Ia menyebut bahwa pembangunan polder adalah solusi yang mendesak.
Namun, tanpa penyelesaian pembebasan lahan, rencana ini berpotensi stagnan dan hanya menjadi janji yang tak terealisasi.
“Pembangunan polder sudah lama masuk dalam perencanaan pemerintah, tapi tidak ada kemajuan signifikan karena masalah lahan. Tanpa itu, polder sulit diwujudkan,” ujar Sahib dalam rapat kerja DPRD baru-baru ini.
Ia mendesak agar pemerintah Kota Bontang tidak menunda lagi proses pembebasan lahan yang menjadi kunci utama kelancaran pembangunan polder.
Setiap polder berfungsi sebagai kolam penampung sementara bagi air yang meluap, sehingga banjir dapat dicegah sebelum memasuki permukiman warga.
Selain itu, Sahib menyebut kondisi banjir yang makin parah menyebabkan beberapa daerah yang sebelumnya tidak terdampak, kini juga ikut terendam.
Hal ini, menurutnya, memperlihatkan perlunya tindakan nyata dari pemerintah, bukan hanya sebatas wacana.
“Beberapa wilayah yang dulu tidak banjir sekarang mulai terendam. Masyarakat semakin dirugikan jika pemerintah terus menunda realisasi proyek ini,” kata Sahib.
Ia berharap, pemerintah segera mengambil langkah konkret dengan membentuk tim khusus yang akan mempercepat proses pembebasan lahan.
Sahib juga menekankan bahwa DPRD akan terus mengawasi perkembangan proyek ini, dan siap memberikan dukungan penuh agar prosesnya berjalan cepat dan efektif.
“DPRD akan tetap mengawal agar pemerintah tidak melupakan proyek ini. Banjir sudah sangat mengganggu warga dan solusi polder harus menjadi prioritas,” pungkasnya.
Dengan percepatan proses pembebasan lahan, Sahib optimis bahwa pembangunan polder dapat segera dimulai. Dengan demikian, penanggulangan banjir di Bontang tidak lagi hanya sebatas rencana di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
