Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berkomitmen meningkatkan kesehatan warga melalui program rumah sehat dan layak huni.
“Pak Wali sangat konsen mengenai rumah sehat ini, terlebih Samarinda tahun ini dinobatkan sebagai kota layak huni,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Pemerintah Kota Samarinda Marnabas Patiroy, Kamis (1/8/2024).
Ia menyampaikannya saat sosialisasi peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah di ruang rapat Mangkupelas lantai 2, Balai Kota Samarinda.
Sosialisasi ini mengundang berbagai elemen masyarakat seperti PKK Kelurahan, PKK Kecamatan, TKSK, dan organisasi lainnya. Para pihak tersebut sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarluaskan pentingnya rumah sehat dan layak huni.
“Harapannya, pemerintah kota melalui teman-teman dari PKK, TKSK, dan lainnya bisa mendekati masyarakat,” lanjut Marnabas.
Selain itu, pada tahun ini pemkot juga berencana membangun rumah layak huni di Dr. Sutomo dengan konsep subsidi silang. “Masyarakat yang memiliki tanah luas dan sempit akan diukur rata untuk pembangunannya,” jelasnya.
Program lainnya termasuk resettlement yang memindahkan masyarakat tanpa jauh dari tempat asalnya. Tujuannya, menyamakan kondisi perumahan menjadi lebih layak.
Marnabas yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda menekankan pentingnya mengatasi masalah perumahan kumuh.
Survei sudah dilakukan sejak tahun lalu dengan melibatkan mahasiswa, PKK, dan Dinas Perkim untuk mengidentifikasi dan memperbaiki daerah kumuh. Terutama dari segi sanitasi dan lingkungan.
“Target kami tahun ini adalah Dr. Sutomo sebagai percontohan dan anggaran sudah disiapkan,” ungkapnya.
Tantangan utama yang dihadapi dalam program ini adalah perbedaan pandangan, egoisme masyarakat, dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan.
Oleh karena itu, pemerintah melibatkan ibu-ibu. Sebab, mereka lebih peduli dan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perumahan.
Marnabas menambahkan, program ini adalah upaya Wali Kota Andi Harun untuk memastikan kesejahteraan rakyat dimulai dari rumah. Rumah yang tidak layak dapat memengaruhi kesehatan dan menimbulkan berbagai penyakit.
Pemerintah berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan termasuk DLH, PUPR, dan Perkim untuk memastikan program ini berjalan lancar.
