Infosatu.co
      Artikel ini telah dilihat : 548 kali.
DPRD BONTANG

Soal Lahan di Kelurahan Loktuan Tempuh Jalur Hukum


Bagikan Ke Sosmed :

Bontang, infosatu.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang menyimpulkan persoalan kepemilikan lahan yang berada di Kelurahan Loktuan yang di dalamnya Pasar, Kantor Kelurahan, dan juga Pospol akan ditindaklanjuti melalui jalur hukum.

Hal itu disampikan Wakil Ketua ll DPRD Bontang, Agus Haris. Pasalnya kata dia, kedua belah pihak baik itu Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dan Basran Saleh sebagai pemilik lahan bersikukuh dengan argumen masing-masing.

“Kita sepakati bersama bahwa ini rapat terakhir kita mediasi. Kami serahkan kepada kedua bela pihak jika ingin menyelesaikan melalui jalur hukum,” ungkapnya pada awak media usai rapat di Sekretariat Dewan, Selasa (2/8/2022).

Politikus berlambang burung Garuda itu mengatakan, Pemkot Bontang harus tegas menyikapi persoalan ini, lantaran dikhawatirkan pihak pemilik lahan memenangkan persoalan tersebut.

Terlebih kata AH sapaannya itu, salah satu tuntutan pihak Basran Saleh yakni meminta pemerintah daerah, TAPD ataupun DPRD tidak lagi menganggarkan Kelurahan Loktuan pada anggaran perubahan tahun 2022 dan anggaran murni 2023, sebelum adanya ganti rugi yang didapatkan oleh pihak Basran atas lahan yang puluhan tahun digunakan oleh pemerintah.

“Repot kalau seperti itu, pemerintah harus benar-benar tegas dengan persoalan ini. Jangan sampai kami ketok palu, ternyata diakhir tahun pemerintah kalah atas lahan itu,” jelas AH.

Dirinya juga meminta agar Pemkot Bontang melalui pihak-pihak terkait untuk menyiapkan segala dokumen yang dibutuhkan dalam menghadapi proses jalur hukum itu.

“Silakan tempuh jalur hukum. Pemerintah punya hak dan pemilik lahan juga sama,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Bontang, Muhammad Nur menyampaikan saat ini pihaknya sudah menelusuri terkait lahan yang terletak di Kelurahan Loktuan itu.

Selain itu, ia uga sudah berkonsultasi dengan Pengadilan Negeri Bontang. Bahkan saat ini sedang proses melakukan sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kami sudah mempelajari hal ini. Artinya pemerintah sudah siap dengan apapun yang terjadi,” pungkasnya.

Related posts

Terminal Bus Bontang Dapat Kucuran Dana Rp 17 Miliar

Emmy Haryanti

Dewan Minta Kejelasan Status Lahan di Terminal Bus Bontang

Emmy Haryanti

ODGJ Harus Sediakan Ruang Khusus Sebelum di Rujuk Ke RSJ

Emmy Haryanti