Penulis : Hartono – Editor : Eres
Samarinda,infosatu.co- Gelaran pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) tinggal 21 hari lagi.
Di Benua Etam, saat ini KPU selaku penyelenggara kepemiluan tengah mendorong sosialisasi Pemilu 2019 ke daerah-daerah, hingga ke pelosok daerah terluar di Kaltim.
Bak gayung bersambut, sejumlah elemen masyarakat juga tengah menginisiasi deklarasi pemilu damai.
Selasa (26/3/2019) kemarin, sekitar pukul 17.00 Wita, masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Gabungan Transportasi (Orgatrans) Kaltim ikut mendeklarasikan pemilu damai dengan tujuan mendukung Pileg dan Pilpres 2019 berjalan aman, tertib dan kondusif. Serta bersikap tegas melawan isu/berita bohong atau hoaks dan provokasi yang semakin kencang beredar di tahun politik ini.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Orgatrans Kaltim, Kamaryono. Dirinya menilai, hoaks bertujuan membodohi masyarakat lewat keterangan dan berita palsu. Bagi mereka yang mengerti, berita hoaks akan diabaikan.
“Tapi masyarakat yang tidak mengetahui, bisa terhasut oleh hoaks,” ungkap Kamaryono.
Selain ikut menyukseskan pemilu damai, Orgatrans turut serta dalam usaha melawan penyebaran hoaks. Pihaknya juga mengecam cara-cara kotor dalam Pemilu 2019.
Dijelaskan Kamaryono, pihaknya membantu menyebarkan informasi yang benar supaya masyarakat dapat membedakan berita bohong dan bukan.
Menurutnya, hasil politik yang baik akan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk Orgatrans Kaltim.
Dari informasi yang berhasil dihimpun oleh Infosatu.co, saat ini jumlah sopir angkot di kota Tepian mencapai seribu orang yang masih aktif. Ribuan sopir angkot ini tengah menunggu kebijakan pemerintah agar lebih memberi perhatian kepada moda transportasi konvensional, terlebih kepada kabinet baru nanti periode 2019–2024.
“Sebenarnya kebijakan pemerintah banyak yang bagus. Kami hanya berharap, menteri perhubungan bisa melihat secara objektif persoalan transportasi ini di Samarinda,” ucapnya lagi.
Dirinya menilai Permenhub 118/2018 yang menggantikan Permenhub 108/2018 memiliki plus minus. Salah satu persoalan yang tengah dihadapi dan terjadi di kota Tepian adalah diperbolehkannya angkutan umum tanpa uji kir. Hal ini dapat membahayakan keselamatan penumpang.
“Kami tidak setuju dengan aturan itu. Nah, kami mendukung kebijakan pemerintah agar keselamatan penumpang lebih diutamakan. Hal ini harus menjadi perhatian Menteri Perhubungan. Jangan sampai pemerintah kalah dengan perusahaan atau pengusaha asing di bidang transportasi.” pungkasnya.
Senada dengan pernyataan sikap Kamaryono, Tri Raharjo selaku Sekretaris Orgatrans Kaltim membeberkan salah satu bentuk kabar hoaks yang sempat menimbulkan kegaduhan di antara anggota organisasi, yakni, kabar bahwa transportasi di Bandara APT Pranoto Samarinda dikelola satu pihak saja. Tri Raharjo sangat menyayangkan hal ini terjadi di kota Tepian.
“Tentu kami berharap agar pemilu berjalan damai. Supaya kami juga bisa bekerja dengan tenang dan pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang memikirkan nasib para sopir transportasi konvensional,” imbuhnya.
Sedangkan terkait berita hoaks, Orgatrans juga bersikap tegas.
“Mengenai menangkal berita hoaks, kami juga telah mendapat sosialisasi dari kepolisian. Setelah mengerti cara memfilter kabar bohong, kami sampaikan hal tersebut ke masyarakat luas. Selain itu kami juga sudah berkodinasi dengan KPU terkait dengan aksi dukungan kami terhadap pemilu damai di Samarinda,” tutur Tri Raharjo sore tadi.
Pria yang paham benar dengan pendidikan ini, juga menceritakan sekilas asal mula terbentuknya Orgatrans Kaltim. Organisasi yang menaungi sopir angkot konvensional di Samarinda ini sudah terbentuk sejak Mei 2015. Dengan jumlah anggota yang terdata mencapai 2000 orang di Kaltim.
Tri Raharjo juga mengungkapkan deklarasi pemilu damai ini juga sudah dilaksanakan di Balikpapan. (*)
