Penulis : Hartono- Editor : SR
Samarinda,infosatu.co – Tiga kota di Kaltim yakni Samarinda, Bontang dan Balikpapan terancam krisis lahan pertanian. Kondisi ini menjadi perhatian serius Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim Syarkowi V Zahri.
“Harus ada perencanaan yang jelas. Tiga kota ini kalau dilihat antara luasan lahan dan potensi pertaniannya sudah tidak seimbang” ungkap Syarkowi, Sabtu (2/3/2019).
Menurut Syarkowi kondisi sangat memprihatinkan justru terjadi di ibukota provinsi Kaltim, akibat alih fungsi lahan yang sangat sporadis.
“Dimana potensi pertanian di Samarinda? Potensi lahannya terus menyempit. Kalau Bontang kotanya memang sempit, konsentrasinya ke industri. Sedangkan Balikpapan hanya daerah-daerah tertentu saja yang memiliki potensi pangan” tambah Syarkowi.
Karena itulah, Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Raperda RPPLH) yang saat ini sudah masuk daftar tunggu harus segera diselesaikan.
BACA JUGA : Tim Gabungan BNNP Kaltim Amankan 1 Kg Sabu dari Jaringan Kutim. Tiga Kurir Diamankan
Pansus RPPLH mengawali kerja dengan menggelar pertemuan bersama memanggil Dinas Lingkungan Hidup Kaltim pada Selasa (26/2/2019). Pertemuan dilakukan untuk mendata persoalan lingkungan di Kaltim.
“Dengan adanya perda ini nantinya kita harapkan pemerintah provinsi punya road map yang jelas bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam ketahanan pangan dan ketersediaan air. Itu kata kunci yang harus kita kembangkan,” beber Syarkowi.
Perda RPPLH nantinya diharapkan menjadi acuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan di Bumi Etam.
Khusus tujuh kabupaten yang memiliki luasan lahan cukup luas, diharapkan menjadi lumbung pangan dan air bersih, sehingga mampu menyangga tiga kota yang terancam krisis.
Syarkowi menambahkan Perda RPPLH juga harus dibuat di kabupaten dan kota.
“Sepuluh kabupaten dan kota wajib menyusun perda yang sama” tutup Syarkowi. (*)
