Penulis Sukrie – Editor : Eres
Tiong Ohang, Infosatu.co – Belum juga mendapat kabar dari presiden soal BBM satu harga, Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Lidjo Kaya memilih untuk mengantar keluh warga perbatasan langsung ke Istana Negara.
“Iya betul. Saya antar langsung surat warga perbatasan ke Sekretariat Negara di Istana Negara Jakarta. Ada dua surat,” kata Lidjo Kaya.
BACA JUGA :Santri Nabil Husein Bersiap Menunggu Kedatangan KH Ma’ruf Amin
Politikus Partai Hanura ini mengungkapkan sebelumnya pada 8 Februari 2019 lalu, sebagai Wakil Rakyat Mahulu, Lidjo Kaya telah mengirim surat secara terbuka ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun hingga kini, surat yang berisi keluhan warga tiga kampung di perbatasan Indonesia dengan Serawak, Malaysia itu belum mendapat respon pemerintah Jokowi.
Akhirnya, Selasa lalu (19/3/2019) Lidjo Kaya berinisiatif untuk mengantar surat permohonan warga perbatasan itu, langsung ke Istana Negara.
“Saya membawa surat warga perbatasan. Ada dua surat yang ditandatangani oleh dua Kepala Kampung. Tapi semuanya ada tiga kampung yang belum menikmati BBM satu harga,” tegas Lidjo Kaya.
BACA JUGA :Ismunandar Teken MoU dan PKS Tapping Box, Kutim Komitmen Genjot Pajak Daerah
Surat warga perbatasan yang dibawanya ke Istana Negara itu diterimanya saat dia melaksanakan reses ke kampung di kawasan perbatasan Indonesia dan Negara Bagian Serawak, Malasia.
Satu kampung belum sempat membuat surat, tetapi secara umum warga di perbatasan negara kompak memohon pemberlakuan BBM satu harga di kampung mereka.
Secara administratif, tiga kampung itu berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Long Apari. Tiga kampung itu adalah Long Apari, Noha Tivab dan Noha Silat.
BACA JUGA :Dua PNS Pemkot Samarinda Diciduk BNNP Kaltim, Gara-Gara Narkoba
Lidjo Kaya mengatakan warga perbatasan ingin meminta perhatian Presiden Jokowi yang selalu menyatakan bahwa di seluruh wilayah Indonesia sudah berlaku BBM satu harga. Tapi faktanya, warga tiga kampung perbatasan di Mahulu belum menikmati seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.
Karena alasan keadilan, mereka meminta Presiden Jokowi segera memerintahkan kementerian terkait dan Pertamina untuk menyelesaikan persoalan ini. Permintaan warga setempat, BBM satu harga itu sudah bisa mereka nikmati sebelum Pemilu Serentak 17 April 2019.
Lebih jauh dijelaskan Lidjo Kaya, harga BBM khususnya premium di tiga kampung itu mencapai 15 ribu per liter dalam kondisi stok tersedia. Sementara dalam kondisi BBM langka, harga BBM melambung lebih tinggi. Padahal kebijakan BBM satu harga dipatok dengan harga Rp6.450 untuk premium (bensin) per liter dan Rp5.150 per liter untuk solar.
“Ini kesulitan warga perbatasan Kaltim. Ada sepuluh kampung di Kecamatan Long Apari. Tujuh kampung sudah menikmati BBM satu harga, tapi masih ada tiga kampung belum menikmati BBM satu harga, karena mereka berada paling ujung dan paling jauh,” sebut Lidjo Kay.
Belum dinikmatinya kebijakan BBM satu harga yang digagas Presiden Joko Widodo itu sangat menyulitkan masyarakat setempat untuk melakukan aktifitas sehari-hari.
BACA JUGA :Tokoh Agama dan Paguyuban Deklarasi Menangkan Jokowi- Ma’ruf
Sementara jika mereka harus membeli BBM di Tiong Ohang, memang mereka bisa mendapatkan BBM satu harga. Tapi BBM yang dibutuhkan dengan menggunakan kapal kecil atau spead boat tidak kurang dari 20 liter. Padahal maksimal pembelian mereka hanya 20 liter.
“Intinya BBM hanya habis di jalan, dan warga tidak mendapat apa-apa,” tegas Lidjo Kaya.
Oleh karena itu, mereka sangat berharap, Presiden Joko Widodo dan jajaran terkait termasuk Kementerian ESDM dan PT Pertamina bisa menuntaskan keluhan ini dan segera memberlakukan BBM satu harga ke kampung perbatasan itu, bahkan sebelum pilpres digelar 17 april 2019 mendatang.
“Kami berharap sebelum pilpres, tiga warga kampung itu sudah menikmati BBM satu harga. Kami ingin semua kampung di kecamatan perbatasan menikmati BBM satu harga,” tegas Lidjo Kaya.
Padahal menurutnya, di Kampung Tiong Ohang, terdapat satu long boat (kapal) Pertamina yang sebenarnya bisa mengangkut BBM ke tiga kampung tersebut dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Pemerintah tinggal menambahkan subsidi angkutan dan tiga kampung itu sudah bisa menikmati BBM satu harga.
Sebagai informasi, Kecamatan Long Apari memiliki 10 kampung. Tiga di antaranya belum menikmati BBM satu harga, yakni Kampung Long Apari, Noha Tivab dan Noha Silat. Sedangkan 7 kampung lainnya sudah menikmati kebijakan BBM satu harga, yakni Kampung Tiong Ohang, Noha Buan,
Tiong Bu’u, Long Kerioq, Long Penaneh I, Long Penaneh II dan Long Penaneh III.
Selain datang langsung ke Istana Negara, Lidjo Kaya juga akan menyampaikan keluhan warga perbatasan itu kepada jajaran PT Pertamina di Balikpapan. Harapannya BBM satu harga benar-benar bisa dinikmati warga perbatasan, bukan sekadar klaim pernyataan dari Presiden. (*)
