Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi II DPR RI Edi Oloan Pasaribu mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat serta netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
Pesan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Tahap Kedua yang diadakan oleh KPU RI di Hotel Harris, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (20/11/2024).
Acara yang dihadiri oleh 200 peserta ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam pilkada. Dalam kegiatan ini, Komisi II DPR RI menjadi mitra kerja KPU dalam bidang penyelenggaraan pemilu.
Edi menyoroti perlunya memberikan perhatian khusus kepada pemilih pemula. Ia menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Kita harus edukasi mereka agar memahami bahwa suara mereka adalah kekuatan. Ini bukan sekadar pilihan, tapi tanggung jawab masa depan,” ujar Edi.
Selain itu, ia mengimbau agar peserta sosialisasi mampu menjadi agen perubahan dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pilkada serentak tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, tetapi seluruh elemen masyarakat.
Edi Oloan juga menegaskan pentingnya menjaga netralitas ASN. Menurutnya, keberpihakan ASN dapat mencederai kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
“Netralitas ASN bukan sekadar aturan, tapi fondasi demokrasi yang adil. Jika ASN memihak, maka demokrasi kita akan pincang,” tegasnya.
Ia juga menyerukan penolakan terhadap politik uang yang dinilai merusak kualitas kepemimpinan daerah.
“Jangan jual masa depan kita hanya demi kepentingan sesaat. Demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang bersih, tanpa uang sebagai alat pembelian suara,” ungkapnya.
Edi mengimbau masyarakat Kaltim untuk menjaga situasi tetap kondusif selama tahapan pilkada. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga kedamaian.
“Kita harus menahan diri, tidak mudah terprovokasi, dan bekerja sama menjaga keamanan. Pilkada bukan medan perang, tapi ajang untuk memilih pemimpin terbaik,” ujarnya.
Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris dalam kesempatan yang sama mengungkapkan target partisipasi Pilkada 2024 sebesar 77,5 persen. Target sebanyak itu sama dengan capaian Pemilu Februari 2024.
Namun, ia menegaskan bahwa target ini hanya bisa tercapai melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
“KPU tidak bisa melaksanakan tahapan ini sendirian. Kami harus berkolaborasi dan bersinergi, baik dengan DPR RI, DPRD Provinsi, Pemprov Kaltim, TNI, Polri, maupun masyarakat,” katanya.
Selain itu, Fahmi menyoroti pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas selama proses pilkada. Terutama di Kaltim yang dikenal memiliki potensi konflik pemilu.
Acara ini menjadi salah satu langkah konkret dalam persiapan menghadapi Pilkada 2024. Pesan-pesan yang disampaikan diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk aktif berpartisipasi dan menjaga integritas demokrasi.
