Samarinda,infosatu.co- Pada sidang paripurna ke 16 DPRD Provinsi Kaltim,Senin (17/6/2019).Fraksi PDI Perjuangan, mengapresiasi pencapaian pembangunan secara ekonomi makro yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltim, kalaupun dilihat masih jauh dari harapan masyarakat.
Menurut Veridiana Huraq Wang juru bicara Fraksi PDI Perjuangan,bahwa program yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah cukup baik hanya yang harus menjadi perhatian adalah hasil yang dicapai manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat
“Pemerintah agar terus melakukan terobosan dan inovasi secara terus menerus dan berkesinambungan melaksanakan program-program yang ada sehingga mendapatkan hasil yang oktimal dan bermanfaat untuk pembangunan Kaltim,”pesannya
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang menjadi dasar memberi apresiasi karena ada penurunan tingkat kemiskinan di Kaltim pada Tahun 2018 mencapai 6,03 persen lebih baik dibandingkan dengan capaian Nasional sebesar 9,82 persen.
“Tingkat pengangguran terbuka Tahun 2018 mencapai 6,90 persen lebih baik dibanding Tahun 2017 sebesar 6,19 persen. Untuk itu Fraksi PDI Perjuangan menanggapi kita harus tetap bisa menekan angka Kemiskinan harus mencapai di bawah 2 persen,”tegasnya
Dia, menyebutkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin, karena sumber daya alam dan sumber daya manusia Kaltim sangat memadai. Sedangkan sampai dengan Tahun 2018 Pendapatan Domistik Regional Bruto (PDRB) Kaltim atas dasar harga mencapai Rp 638,116 triliun..Dimana tingkat kesejahteraan masyarakat sangat didukung oleh tingkat inflasi yang terkontrol ,” bebernya
Untuk itu pihaknya meminta kepada pemerintah agar mempersiapkan secara berkesinambungan SDM dan ekonomi serta teknologi di Kaltim dalam rangka persiapan Ibu Kota Pemerintahan Indonesia yang rencana akan berpusat di Kalimantan
Memasuki era millennial digital International, maka Kaltim akan menjadi Pusat Ekonomi Business di kawasan Asia, yang akan menyamai Kota modern dunia International,”ungkap veridiana saat menyampaikan tanggapan Fraksi PDIP Perjuangan atas LKPj Gubernur Kaltim 2018 dan Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
