
Penulis : Hartono – Editor : SR
SAMARINDA – Rencana peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) tinggal menghitung hari. Setelah perubahan rencana sebelumnya, MBTK bakal diresmikan 14 Maret mendatang.
Terkait kian dekatnya waktu peresmian tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rita Artati Barito yang juga Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kawasan Industri Maloy masih cukup was-was. Pasalnya, mereka belum menerima laporan langsung dari Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim HM Taufik Fauzi terkait perkembangan terakhir kesiapan infrastruktur di MBTK.
BACA JUGA :Kemendikbud Targetkan 50 Juta Siswa Dapat Manfaatkan Rumah Belajar
Sebelumnya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Kawasan Industri Maloy dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Kaltim di Kantor DPRD Kaltim yang dijadwalkan pada Selasa (26/2/2019) lalu ditunda lantaran Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim M Taufik Fauzi berhalangan hadir. Rapat ketika itu hanya dihadiri Surya Hardiansyah, salah satu pejabat eselon 3 di dinas tersebut.
“Iya, rapat kemarin terpaksa saya ditunda. Rapat selanjutnya sudah dijadwalkan ulang pada Senin pekan depan, pukul 11.00,” sebut politisi Partai Golkar ini kepada Infosatu.co melalui sambungan telepon, Jumat (1/3/2019).
Untuk rapat dengar pendapat nanti, Rita Artati sangat berharap Kepala Dinas PUPR Pera Taufik Fauzi hadir dan tidak mewakilkan lagi kepada stafnya. Demikian juga instansi terkait lainnya.
“Rapat nanti Kepala Dinas PUPR Pera harus hadir. Kami perlu informasi terakhir. Saya sudah minta pada rapat kemarin, dari PUPR jangan diwakilkan. Harus kepala dinas langsung yang hadir. Rapat ini sangat penting, agar pansus mengetahui sejauh mana progresnya,” imbuhnya.
Dihujat Penggemarnya, Dinda Kanyadewi Anggap Sebagai Masukan
Diakui oleh Rita, hingga saat ini dirinya belum menerima informasi laporan terkini mengenai progres kawasan industri Maloy ini.
“Jadi sejauh ini saya belum tahu, saya belum menerima informasi progres terkini. Jadi kalau tidak ada data dan laporan yang masuk ke saya, pansus tidak dapat melanjutkan. Kami sangat serius menangani hal ini. Persoalan kawasan industri Maloy memang sangat sensitif dan seksi. Dan sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jadi saya harus teliti dalam hal ini. Tidak boleh ada yang dikesampingkan.” tegasnya.
Setelah rapat dengar pendapat nanti, selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan dengan rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan kementerian terkait di Jakarta, terkhusus Kementerian Koordinator Perekonomian.(*)